Papua Mengalami Transformasi Politik Radikal akibat Otsus Bukan Solusi yang Tepat

Perjalanan panjang  bangsa  Papua mengalami suatu transformatif politik radikal akibat dari tuntutan kemerdekan  yang tidak dijawab oleh NKRI. Mereka melewati rezim orde lama (1945-1966) dan orde baru dari tahun (1966-hingga sekarang)  karena  tuntutan kemerdekaan untuk menentukan nasibnya  ditanah sendiri tidak digubris oleh  pemerintah pusat. Mereka mengalami suatu tindakan militeristik, otoriter, diskriminasi, dan marginalisasi. Hal ini nampak dari kasus-kasus yang terjadi di  tanah Papua. Situasi dan kondisi ini menciptakan suatu pemahaman baru dan cara bertindak baru yang terekam kuat bagi sekelompok atau orang-orang yang berpandangan “ukuran yang kamu pakai akan diukuran juga kepadamu”. Hal ini merujuk pada tindakan dan cara yang digunakan oleh pihak pertama atau pemerintah (Tni dan Polri)

 

Untuk merujuk maksud tersebut kita perlu memahami, apa itu transformasi politik radikal ? Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)  mengatakan  bahwa makna transformasi  adalah: bersifat berubah-ubah bentuk (rupa, macam, sifat, keadaan, dan sebagainya). Selain itu,  menurut Nurgiyantoro mengatakan : “transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan.  Sedangkan politik  adalah “usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, selain itu politik  juga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat”. Kemudian hal lain mengenai,  apa itu radikal? Radikal  adalah sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan electoral yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi hak milik dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat mengatakan transformatif politik radikal adalah suatu usaha atau gerakan  cara berada atau berpikir untuk mencapai kebaikan bersama  dalam suatu wilayah atau bangsa untuk mencapi kemerdekaan secara bebas sehingga dapat menentukan eksistensi jati diri dan otonomi secara publik.

 

Bila maksud ini dikontraskan dengan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Otsus, maka sebenarnya bersebrangan. Karena dilihat dari sifatnya otsus (otonomi khusus) merupakan sebuah solusi yang ditawarkan pemerintah namun kenyataan ini tidak menjawab aspirasi warga masyarakat Papua. Ada beberapa point yang merupakan pokok-pokok penting yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu, Kekerasan di Tanah Papua,  Gerakan Politik, Tanggapan Pemerintah Pusat, dan terjadinya Transformatif Politik Radikal  akan direfleksikan dari sudut pandang Sosiologis (Ajaran Sosial Gereja-Pacem in Teris), Teologis dan Pastoral.

 

Kekerasan  Di Tanah  Papua

 

Kekerasan ditanah Papua mengisahkan duka yang mendalam bagi Orang Asli Papua (OAP) sejumlah peristiwa yang berentet terjadi di tanah terkasih ini, telah membawa traumatis yang mendalam akan harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita menjadi sirna dan hanya meneteskan air mata akan  tanah mereka sendiri yang diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dibalik kisah. Kisah ini telah tertulis jelas yaitu pemerintah (NKRI) dan Orang Asli Papua.

 

Mereka (Orang Asli Papau) telah mengalami kekerasan sejak 1 Mei 1963, yaitu menglamai kekerasan berupa pelanggaran hak-hak sipil dan politik karena disana terjadi pembunuhan tampa pengadilan, larangan kebebasan perpendapat, pembunuhan para toko Papua secara sistematis dan hilang jejak serta penembakan dan penyiksakan warga sipil. Dari bentuk kekerasan ini ditemukan 15 bentuk  tindakan yang semena-mena sebagai berikut : “penyiksaan dan penganiayaan berat, penangkapan, penahanan, penembakan dan pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran rumah dan perusakan harta warga, pengekangan demontrasi damai, pembatasan akses diplomat, anggota kongres, dan parlemen, pembatasan  dan ancaman jurnalis asing dan lokal, ancaman pada pembela HAM penikaman, pembacakan, penabrakan dan penemuan mayat, penyisiran, pengungsian dan pengeledahan rumah warga, penjualan amunisi oleh anggota militer dan aparat keamanan kepada anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat”.

 

Bukti-bukti kekerasan ini telah menunjukkan dengan jelas bahwa Orang Asli Papua mengalami diskriminasi dan penindasan akan hak asasi manusia. Mereka tenggelam dalam penindasan kurang 58 tahun hingga sekarang.

 

Gerakan  Politik

Organisasi yang bergerak dibidang politik yang terjadi dalam warga masyarakat Papua terjadi karena adanya tindakan kekerasan yang melanggar hak-hak sipil masyarakat yang dilakukan oleh pihak pemerintah (Tni dan Polri) yang secara sepihak mengambil tidakan atau keputusan didalam menyelesaikan masalah. Hal ini menimbulkan gerakan-gerakan politik yang membela kemanusian sekaligus menuntut  hak kemerdekan atas tanah mereka sendiri.

 

Organisasi yang bergerak di bidang politik  khususnya di bidang HAM dan Moral berbagai macam jenis tetapi yang fokus kepada perjuangan aspirasi warga masyarakat Papua ada tiga yaitu Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP). Namun ketiga organisasi meliki satu tujuan yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua dan mereka sepakat membentuk satu badang organisasi yaitu United  Liberation Movment West Papua (ULMWP) . Organisasi ini memiliki visi dan misi dan tujuan bersama, sebagai berikut :

 

Visi dan Misi ULMWP adalah untuk mendirikan negara Papua Barat Merdeka dan demokratis berdasarkan alasan, bahwa :

 

Papua Barat telah ditolak hak untuk menetukan nasib sendiri secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip universal.

Hal ini disebabkan oleh penjajah Belanda oleh Indonesia dan merupakan kegagalan PBB untuk memenuhi tanggung jawab dan mandat guna mengawasi “Ac of Free Choice”, berdasarkan prinsip universal satu orang, satu suara.

Kejahatan kemanusiaan yang berlansung sejak tahun 1961 yang dilakukan negara Indonsia dan menandai terjadinya “permusuhan etnis secara perlahan”, seperti disampaikan oleh banyak pengamat termasuk oleh pelapor khusus PBB sendiri tentang pencegahan pemusnahan pada tahun 2004.

Predisksi demografis menunjukkan bahwa sejumlah populasi orang Papua akan mencapai 28 % pertahun 2020

Perjuangan ini bukanlah hanya untuk Papua barat tetapi untuk membela martabat, identitas dan wilayah Melanesia secara umum. Kami adalah garis terdepan Melanesia dan karena itu berusaha  untuk mempetahankannya demi kepetingan semua bangsa di Pasifik.

 

Tujuannya

Mewakili aspirasi rakyat Papua barat dalam perjuangan menentukan nasib sendiri, dengan menggunakan cara-cara damai. Pembentukan ULMWP untuk mengkoordinasi tujuan memenangkan pembebasan Papua Barat di tingkat Internasional dan tidak mengurangi atau menghapus peran yang dimainkan oleh kelompok tiga pendiri.

Menjaga kesatuan para pemimpin berbicara satu suara  dengan mengakui keragaman pandangan dan kepribadiaan kami menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kepemimpinan Inklusif, saling menghormati keragaman agama dan istiadat, karena ULMWP menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak manusia secara universal.

Dengan memiliki tujuan dan visi misi yang jelas, mereka mencari dukungan dan mencari indetitas mereka karena secara ras mereka berbeda dengan orang melayu. Warga masyarakat Papua tergolong ras melanesia sehingga pantas, jika mereka kembali ke rumah mereka yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG). Dengan tergabungnya mereka ke  MSG,  kekuatan hukum dan dukungan menjadi jelas, bahwa menetukan tujuan dan visi misi untuk memperjuangkan kebenaran di tanah mereka sendiri. Gerekan politik menjadi ancaman sekaligus tantangan bagi  pemerintah.

 

Tanggapan  Pemerintah  Pusat

Pemerintah tidak menanggapi secara serius permintaan Orang Asli Papua yang meminta merdeka atau menentukan nasibnya sendiri. Mereka memberikan solusi dengan menentukan kebijakan  Otsus (Otonomi Khusus). Tujuannya  agar  mereka membangun sarana dan prasarana di Papua demi kesejahteraan mereka. Tetapi hal ini bukan menjawab aspirasi atau keinginan Orang Asli Papua tetapi justru menimbulkan masalah baru yaitu kekerasan, korupsi dan lain sebagainya. Sangat berseberangan dengan keinginan Orang Asli Papua seakan-akan ingin melenyapkan akar persoalan di Papua. Situasi ini  melahirkan ketegangan antara Pemerintah Pusat dan Orang Asli Papua sehingga terjadi inseden-inseden atau gerakan-gerekan kriminal yang terjadi di dua tahun terkahir ini. Hal ini mempengaruhi keamanan dan stabilitas sosial yang berada dalam tatanan masyarakat pada umumnya alasan pemerintah pusat tidak menjawab aspirasi Orang Asli Papua tetapi malah mengalihkan dengan memberikan Otsus sebagai jawaban ini merupakan cara politis yang dilakukan permerintah sebagai Otoriter kepemerintahan. Cara ini sangat mengecewakan bahkan menimbulkan krisis antara Orang Asli Papua dengan Pemerintah pusat. Krisis berkepanjangan ini sudah berjalan 58 tahun sejak tahun 1963.

 

Terjadinya  Transformasi  Politik  Radikal

Krisis berkepajangan antara pemerintah pusat dan Orang Asli Papua ini melahirkan suatu peluang positif dan negatif. Sisi positif bahwa memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua mencari dan menemukan indentitas yang sejati tentang eksistensinya sebagai manusia yang memiliki kebebasan menentukan nasibnya sendiri. Sisi negatif bahwa memberikan peluang terjadinya gerakan-gerakan politik yang berseberangan dengan pemerintah. Seperti yang kita ketahui bersama seringkali terjadi kontak senjata antara pemerintah (Tni dan Polri) dengan Kelompok Kriminal Bersenjata.  Kedua sisi ini mengarah kepada apa yang disebut dengan transformasi yang politik radikal. Karena transformasi politik radikal adalah suatu usaha atau gerakan  cara berada atau berpikir untuk mencapai kebaikan bersama  dalam suatu wilayah atau bangsa untuk mencapi kemerdekaan secara bebas sehingga dapat menentukan eksistensi jati diri dan otonomi secara publik. Berdasarkan dengan maksud ini, mau mengatakan tindakan dan gerakan yang dilakukan Orang Asli Papua merupakan suatu usaha mereka untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun dalam usanya itu menggunakan  cara yang berseberangan. ini eksistensi mereka bahwa mereka memiliki hak untuk merdeka. Maksud ini dapat didukung dengan pernyataan “ukuran yang kamu pakai akan diukuran juga kepadamu”.  Artinya cara dan perbuatan dilakukan oleh pihak pertama (Tni dan Polri) itu juga akan digunakan untuk menentukan dan menetapkan eksistensi mereka di atas tanahnya. Oleh karena itu, krisis atau tegangan antara Pemerintah pusat dan Orang Asli Papua melahirkan suatu perubahan cara berpikir dan bertindak untuk memenhui apirasi mereka yaitu menentukan nasibnya sendiri.

Refleksi  Sosiologis

Transformasi  politik radikal merupakan sebuah  biasan sintesis hasil dari ketegangan Pemenrintah usat (tesis) dan Orang Asli Papua (antitesis). Pertemuan  dari kedua  titik  tersebut (sintesis)  terjadi konflik yang menghasikan pemikiran dan idelogi  dan cara-cara baru yang membawa perubahan dalam suatu tatanan masyarakat. Tindak lanjut dari perubahan ini, mencapai suatu tujuan yang dicitakan-citakan dalam kelompok tersebut. Kelompok yang dimaksud adalah Orang Asli Papua bahwa mereka mengharapkan dan merindukan kebebasan dan kesejahteraan di tanah mereka sendiri, sebab sudah 58 tahun mereka berada dalam krisis yang panjang. Krisis tersebut membawa korban berjatuhan dimana-mana yang melukisan deraian air mata dan luka batin yang tak tersembuhkan.  Karena mereka harus mengalami penindasan akan hak-hak sipil mereka. Pada hal dalam  pada Pacem in Teris artikel 11 dan 12 mengatakan:

 

“Akan tetapi yang pertama-tama perlu dibahas ialah hak-hak manusia. Ia berhak hidup. Ia berhak atas keutuhan badannya dan atas upaya-upaya yang diperlukan untuk pengembangan hidup yang sewajarnya, khususnya makanan, pakaian, tempat berteduh, perawatan kesehatan, istirahat dan akhirnya pelayanan-pelayanan sosial yang dibutuhkan. Oleh karena itu ia berhak mendapat pemeliharaan kalau sedang sakit, menderita cacat akibat pekerjaanya, menjadi janda, lanjut usia, terpaksa menganggur, atau bila tanpa kesalahannya sendiri kehilangan nafkahnya. Selain itu menurut kodartnya manusia berhak dihargai. Ia berhak atas nama baik, Berhak pula atas kebebasan menyelediki kebenaran, dan dalam batas-batas tata- susila dan kesejahteraan umum-atas kebebasan untuk berbicara dan menerbitkan karya tulis, lagi pula atas kebebasan untuk menjalankan profesi mana pun yang pilihnya. Ia berhak juga atas informasi yang cermat tentang peristiwa-peristiwa umum”

 

Berdasarkan artikel tersebut dapat terlihat jelas bahwa pemerintah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jelas ketikadilan terjadi ditanah ini. Oleh karena itu, diharapkan semua pihak untuk ikut memperhatikan kondisi dan realitas di tanah Papua.

 

Refleksi  Teologis

 

Pada prinsipnya pemilik kehidupan adalah Allah yang menciptakan mansuia itu. Karena itu manusia adalah citra Allah yang diciptakan segambar dengan-Nya. Oleh karena itu kedudukan  manusia dengan makluk lainya ia memiliki derajat dan martabat yang luhur. Maksud ini mau menegaskan kepada kita bahwa manusia itu memiliki keungulan dan kebebasan untuk menentukan dan mejalankan kehidupannya, maka penghormatan akan manusia itu memang mendapat tempat dalam tataran hukum. Hukum mengatur hidup manusia berdasarkan kedudukannya yang luhur dan bermartabat dari makluk ciptaan lain. Maka siapa pun atau pihak mana pun tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut atau memusnakan hak hidup manusia. Hidup dan mati adalah milik Allah.

 

Refleksi   Pastoral

Menanggapi maksud realitas tersebut  di atas sebagai seorang petugas Gereja masalah sosial adalah masalah umat. Maka secara lansung atau tidak lansung seorang petugas Gereja boleh mengambil peran dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini seorang petugas Gereja menempatkan diri sebagai tempat penemuan jawaban yang bijaksana dalam pengambilan sebuah tindakan. Selain itu, seorang petugas Gereja mengambil kebijakan dalam pengajaran  iman yang berisfat seminar sosial mengenai masalah politik. Tema yang dapat disuguhkan berkaitan dengan panggilannya sebagai seorang khatolik yang memiliki tanggung jawab dalam masyarakat dan bagaiman cara ia menanggapi masalah sosial khususnya masalah politik.

 

Selain seminar sosial tetapi juga perlu ada tindakan katekese iman berkaitan dengan HAM dalam kaitannya dengan terang iman di dalam Kitab Suci. Katekese iman berkaitan dengan penghargaan akan sesama sebagai ciptaan  yang mulia dan luhur yang memang dijunjung tinggi untuk dihargai dan hormati. Nilai kemanusian dari setiap pribadi perlu dihargai sebagai tindakan solidaritas kita akan sesama manusia. Oleh karena itu, tindak lanjut dari refleksi ini perlu ada aksi yaitu mewujudkan pembinaan iman dan seminar politik tentang hukum-hukum dan aturan dalam berpolitik dan hak asasi manusia (HAM).

 

Kesimpulan

Dampak  dari transformasi politik radikal merupakan arus perubahan sosial yang sedang terjadi dengan Orang Asli Papua. Tak dapat disangkal bahwa Orang Asli Papu  juga dapat mengocopy tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah terhadap mereka sebagai respon psikologi yang tidak dapat dipungkiri sebagai manusia. Hal ini terukur dengan peristiwa-peristiwa kriminal dan gerakan-gerakan sosial dalam aksi dan demo sering kali terjadi keributan bahkan juga memakan korban jiwa. Ada unsur sakit hati karena pernah mengalami kekecewan dan korban kekerasan politik. Respon atau reaksi dari peristiwa-peristiwa yang dialami menandakan adanya perubahan sosial yang terjadi pada setiap pribadi entah cara berpikir, cara pandang, cara menilai dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya adanya konflik berarti adanya  perubahan.

 

SUMBER :

Yohanes  XXIII, Paus. 1963. Pacem in Terris. Jakarta : Dokpen Kwi

Alua, Agus. 2006. Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan. Abepura : Sekertariat Presidium Dewan Papua

Tebay, Neles. 2009. Dialog Jakarta-Papua (sebuah perspektif Papua). Jayapura : SKPKC (Sekertariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan)

  1. Sarapung, Elga. 2013. 100 Orang Indonesia Angkat Pena Demi Dialog Papua. Yogyakarta : Interfidei

Haluk, Markus. 2013. Mati atau Hidup (hilangnya harapan hidup dan HAM di Papua). Jayapura : Honai Center dan penerbit Deyai

 

 

 4 total views,  4 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan