Menteri Keuangan Bantah Dana Beasiswa Papua Menurun , Dibank Masih Ada 12 T

Suaramambruk.com —Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal isu rencana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah. Isu tersebut muncul setelah beredar kabar ada penurunan jumlah dana beasiswa di pemerintah. Sri Mulyani menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Dia meyakinkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan dana transfer yang cukup bagi pemerintah provinsi Papua.

“Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa turun, duitnya banyak kok. Yang ini aja di Bank Papua masih ada Rp12 triliun di perbankan, masa beasiswanya tidak dibayarkan?” ujar Sri dalam konferensi pers virtual pada Jumat (26/11/2021).

Sri Mulyani menambahkan, dana Pemprov Papua di bank masih ada lebih dari Rp10 triliun. Sementara simpanan Pemprov Papua Barat sekitar Rp5 triliun. Selain dari simpanan yang masih banyak, pemerintah pusat masih terus memberikan dana transfer ke daerah.

“Khusus untuk Pemprov Papua, total dana transfer ke daerah dari pusat mencapai Rp42,47 triliun pada 2021,” kata dia.

Adapun rincian total dana transfer dari pemerintah pusat terdiri atas dana untuk infrastruktur khusus Rp2,62 triliun, dana otonomi khusus (otsus) Rp5,29 triliun, dana desa Rp5,34 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp6,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp20,05 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) Rp2,91 triliun.

Dari alokasi ini, realisasi penggunaan dana mencapai 54,47 persen atau Rp26,67 triliun dari pagu. “Di 2022 yang tadi katanya (dananya) turun, ternyata naik. Total di 2021 itu Rp42,47 triliun, di 2022 Rp43,38 triliun,” ucapnya. Sementara itu, penggunaan dana untuk infrastruktur khusus adalah sebesar Rp2,4 triliun, DAK Rp5,78 triliun, dana desa Rp4,8 triliun, DID Rp30 miliar, DAK Rp6,67 triliun, DAU Rp20,5 triliun, dan DBH Rp3,3 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga memberikan arahan pengelolaan keuangan untuk Pemprov Papua.  “Caranya, perlu ada penggunaan standar akuntansi yang baik, penggunaan dana diawasi dengan ketat, hingga penggunaan dana disusun dalam laporan yang akuntabel dan transparan. Sehingga masyarakat tahu, ‘Oh dananya dipakai berapa?’ seperti itu,” tuturnya.

Gubernur Papua Kecewa

Sebelumnya Kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, itu salah satu alasan rencana Gubernur Papua, Lukas Enembe memulangkan seluruh mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di dalam maupun negeri.

”Anak-anak yang kita kirim beasiswa tahun depan semua harus pulang, karena tidak ada beasiswa. Tahun ini diberhentikan semua atau kami akan menyurat kepada orang tua untuk pulangkan mereka,” ungkap Enembe, dikutip dari Kawattimur, Sabtu (20/11/2021).

Enembe akan segera memulangkan mahasiwa yang mendapat beasiswa Otsus tersebut, ditengarai kebijakan Pemerintah Pusat mengecewakan Pemerintah daerah Papua, yang dinilai mengambil alih kewenangan Pemerintah Papua dalam hal pembagian penerimaan dana Otsus sebagaimana termuat dalam UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

” UU Nomor 2 Tahun 2021 membuat kita (Pemerintah Provinsi Papua, red) tidak ada kewenangan, semua pusat yang atur,” kata Enembe, Sabtu (20/11/2021).

Enembe mengaku kecewa lantaran dipercayakan negara untuk mensejahterakan Papua namun tidak diberikan kewenangan. ” UU Nomor 2 ini membuat kita tidak ada kewenangan semua diambil alih, semuanya pusat yang atur. Perencanaan semua mereka,” katanya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda sempat menyebut APBD Papua Tahun 2021 mengalami penurunan siginifikan dari tahun sebelumnya. “Tahun depan kita hanya mengelola dana Rp8 Triliun dari Rp14 Triliun APBD 2021,” kata Yunus Wonda.

Ia mengaku, salah satu faktor penurunan APBD tersebut, menyangkut pembagian penerimaan dana Otsus di Tahun 2022 yang diatur langsung pemerintah pusat. ” Aturan baru untuk pembangian penerimaan dana Otsus diatur oleh Pemerintah Pusat, dan ini akan mempengaruhi khas keuangan Pemprov Papua sehingga secara otomatis APBD juga turun,” jelas Politisi Demokrat ini. (SM02)

 

 3 total views,  3 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan