PJ Gubernur Papua Barat Bisa Jadi Komjen Paulus Waterpauw

Manowkari,Suaramambruk.com –pengamat politik Hendri Satrio yang dihubungi suaramambruk.com mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan akan mengunakan kewenangan untuk mengangkat Pejabat Sementara (Pj)Gubernur masih dari kalangan militer dan kepolisian mengingat banyak Gubernur , Bupati dan Walikota yang akan habis masa kerjanya di 2022 dan 2023 . ” Presiden ingin pilkada sukses dan aman , opsi militer dan kepolisian lebih baik ,” kata Hendri (22/11/2021)

 

Hendri mengatakan Khusus Papua Barat ia menilai bahwa Jendral Militer dan Kepolisian pasti dipertimbangkan Jokowi mengingat wilayah ini daerah rawan konflik politik dan konflik bersenjata ” pasti Presiden menunjuk orang yang aktif jendral militer atau polisi ,” sambung Hendri

Hendri menilai sosok Komjen Paulus Waterpauw berpeluang akan mengisi kekosongan di Papua Barat mengingat Kubu pertahanan Dominggus Mandacan akan habis 2022 dan akan maju lagi untuk periode kedua . ” Pa Paulus punya kans kuat karna bukan lagi dikepolisian tapi di Kemendagri ,” sambung hendri

Ditanya Soal Nataniel Mandacan yang diusulkan sekelompok orang untuk mengisi kekosongan Jabatan Gubernur ,Hendri menilai sang sekretaris daerah Papua barat itu adalah adik dari Gubernur petahana sudah pasti peluangnya tipis ” pa Natankan adiknya gubernur petahana , pasti Mendagri dan Presiden tidak akan setujui ,” kata Hendri

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi II DPR RI , mengatakan Presiden Jokowi akan menunjuk (Pj) gubernur untuk mengisi kekosongan akibat absennya Pilkada 2022 dan 2023. Hal itu diungkapkan

Tito menjelaskan, Kemendagri akan mengajukan tiga nama calon Pj gubernur kepada presiden. Jokowi kemudian akan menentukan siapa orang yang tepat. Hal ini, kata Tito, diterapkan untuk mengisi kekosongan kepala daerah definitif saat Pilkada 2020.

Presiden Joko Widodo akan menentukan penjabat (Pj) gubernur untuk mengisi kekosongan akibat absennya Pilkada 2022 dan 2023. Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi II DPR RI.

Tito menjelaskan,Kementeriana dalam negeri akann menagajukan 3P calongcalon nama kepada presiden. Jokowi kemudian akan menentukan siapa orang yang tepat. Hal ini, kata Tito, diterapkan untuk mengisi kekosongan kepala daerah definitif saat Pilkada 2020.

“Di tingkat provinsi itu Kemendagri mengajukan ke Presiden. Nanti Presiden yang menentukan,” kata Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (15/3/2021).

Sementara, untuk mengisi kekosongan bupati dan walikota, Kemendagri menerima usulan gubernur kemudian akan ditelusuri kembali jejak calon ini agar tidak ada potensi konflik.

“Saya juga menyampaikan ke Istana ke presiden,” kata Tito.

(SM03)

 37 total views,  35 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan