Pansus Otsus : Ada Usulan Uang Otsus Dibagi ke Masyarakat Papua

Timika,Suaramambruk.com — Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas yang juga Wakil Ketua tim Pansus RUU Otsus Papua mengatakan, kunjungan kerjanya ke Kabupaten Mimika untuk menyerap aspirasi masyarakat dan kepala daerah di Papua terkait pelaksanaan Otsus.

Sejumlah masukan dari masyarakat dan kepala daerah telah menjadi catatan untuk dibahas ditingkat pusat.Salah satunya terkait dengan Dana Otsus. Dimana masyarakat meminta dana tersebut dapat diberikan langsung ke Kepala Keluarga (KK) Orang Asli Papua (OAP) setiap bulan untuk membiayai hidup, maupun kebutuhan lainnya.

“Saya pikir malah lebih bagus, dari pada bansos di kemensos yang arahnya tidak jelas. Banyak masyarakat yang tidak dapat karena bansos ini turun ke kelompok tertentu. Tapi kalau kita bisa mendistribusikan bantuan tunai dana otsus ini setiap bulan per KK sebagai dana pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) justru lebih baik. Judulnya itu, kita kasih masyarakat pasti akan sejahtera,” Kata Yan kepada awak media di Timika, Papua, Selasa (4/5/2021).

Ia mengumpamakan dana 1 Triliun lalu dibagi misalnya 1,7 juta OAP di Papua. “Saya pikir bagi saja itu kalau satu KK kita kasih 10 juta berarti rata – rata dapat berapa, atau satu KK kita kasih 5 juta. Tarolah 5 Triliun habis, masih tersisa sekitar 5 Triliun lagi kita masih bisa kelola, masih bisa dapat yang lain,” ucapnya.

“Jadi masyarakat kita tau kita buat fasilitas mereka sekolah, mereka punya uang untuk biayai, uang itu yah dari pemerintah,” lanjutnya.

Dengan demikian, dirinya berpikir perkembangan ekonomi pun akan berkembang, masyarakat juga akan memanfaatkan dengan baik, bercocok tanam apa lagi dengan potensi yang ada yang bisa kelola.“Tentunya tidak semua akan berhasil tapi secara bertahap, pasti akan mengalami perubahan. Perubahan itu datang dari masyarakat asli papua. Yang memang menjadi target sasaran dari pembangunan Otsus. Karena tujuan otsus adalah mensejahterakan masyarakat Papua,” ujarnya.

 

Usulan Gubernur , Bupati Hingga Wakil harus Asli Papua

Selain usulan tersebut, ada juga aspirasi dari pemerintah maupun masyarakat terkait dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus orang asli Papua. Begitupun dengan DPRD pun representasi harus OAP.

Dengan mendorong rekruitmen politik dari provinsi, pusat sampai dengan Kabupaten/kota minimal alokasinya 80/20 atau 70/30, 70 persen caleg adalah OAP, 30 persen caleg orang Non OAP.

Menurutnya, itu sebuah respresentasi yang sangat tepat dan jabatan politik harus menggambarkan ciri khas OAP.“Kalau seandainya ada yang buat kesalahan, atau terindikasi penyalahgunaan anggaran, kewenangan, tangkap saja, ajarkan pemimpin di Papua ini supaya taat hukum. Supaya kedepan yang memimpin, memimpin dengan makin baik,” ujarnya.

Hal itulah, kata Yan menjadi semangat kedepan yang disampaikan oleh masyarakat yang akan ia suarakan sehingga akan jadi pertimbangan dan bisa menjadi sebuah kajian yang mempunyai argumentasi, baik dari aspek sosial, hukum dan juga kepentingan regenerasi OAP.“Supaya investasinya tetap berlanjut dan OAP ini dikemudian hari ini tidak berkurang tetapi makin banyak dan bisa mendiami pulau Papua,” tuturnya. (SM02)

 1 total views,  1 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan