KPK Temukan Ijin Kelapa Sawit Bermasalah Di Papua Barat

Jayapura , Suaramambruk–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah lembaga lainnya melakukan evaluasi terhadap keberadaan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat. Dari evalusi itu, tim menemukan sejumlah persoalan bahwa ekspansi industri kelapa sawit membawa beberapa persoalan ke tanah Papua.

“Tim Evaluasi juga menemukan bahwa ekspansi industri kelapa sawit membawa persoalan tersendiri ke Tanah Papua,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Februari 2021.

Ipi mengatakan sejumlah masalah yang ditemukan di antaranya, pelanggaran berbagai perizinan, praktek deforestasi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan dengan cara bakar, tidak tersalurkannya pemerataan ekonomi kepada masyarakat sekitar areal konsesi, konflik tenurial, serta persoalan yang muncul terkait dengan kewajiban pembangunan kebun plasma.

Ipi menambahkan temuan itu didapat dari hasil evaluasi terhadap 10 perusahaan per Januari 2021. Menurut dia, delapan perusahaan sudah dicek langsung di lapangan dengan pengumpulan data dan informasi yang sudah 100 persen. Tim evaluasi juga sudah melakukan analisis peraturan kebijakan. “Sedang disusun berkas final oleh tim evaluasi perizinan,” kata dia.

Ipi mengatakan persoalan ini perlu segera diselesaikan mengingat hutan di Papua merupakan benteng terakhir hutan hujan tropis di Indonesia. Untuk itu, kata dia, tim evaluasi sedang Menyusun rekomendasi yang akan disampaikan ke Gubernur, Bupati dan pemerintah pusat. KPK berharap rekomendasi itu dijalankan dan bisa memperbaiki kondisi tata kelola sumber daya alam.

Evaluasi perizinan kelapa sawit ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Deklarasi Penyelamatan Sumber Daya Alam di Tanah Papua tanggal 20 September 2018. Hal ini sejalan dengan amanat Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktifitas Perkebunan Kelapa Sawit. Selain KPK, sebelas lembaga yang ikut dalam tim ini adalah Dinas TPHBun Provinsi Papua Barat, Dinas Perkebunan tingkat Kabupaten, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kantor Wilayah Pajak, Dinas PUPR Provinsi Papua Barat dan beberapa lainnya.

Koalisi Merah Putih Penebangan Hutan Meningkat Di Papua

Sebelumnya Koalisi Indonesia Memantau menyatakan penebangan hutan di Papua dan Papua Barat meningkat sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Koalisi tersebut terdiri dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedy Sukmara mengatakan dalam 20 puluh tahun terakhir tutupan hutan alam di Papua dan Papua Barat menyusut 663.443 hektare. Sebesar 71 persen terjadi sepanjang 2011-2019.”Jika kita rata-rata deforestasi di Papua 34 ribu hektare per tahun. Dan puncaknya 2015 mencapai 89 ribu hektare,” kata Dedy dikutip dari YouTube Auriga Nusantara, Kamis (11/2/2021).

Mengutip paparan Dedy, penyusutan tutupan hutan paling besar terjadi di Kabupaten Merauke dengan 123 ribu hektare, Boven Digul 51,6 ribu hektare, Nabire 32,9 ribu hektare, Teluk Bintuni 33,4 ribu hektare, Sorong 33,4 ribu hektare, dan Fakfak 31,7 ribu hektare.

Jika dilihat berdasarkan luas penebangan hutan di Tanah Papua, angkanya paling masif saat era Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, yakni mencapai 298,6 ribu hektare pada 2015-2019.

Jumlah tersebut sama dengan saat kepemimpinan dua menteri LHK di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Deforestasi era MS Kaban (2005-2009) mencapai 102,4 ribu hektare. Kemudian saat Zulkifli Hasan (2009-2014) mencapai 196,2 ribu hektare. Artinya deforestasi selama 9 tahun era SBY mencapai angka yang sama dengan 4 tahun sepanjang era Jokowi.

Namun, trennya berbeda jika dilihat berdasarkan luas pelepasan kawasan hutan (PHK) atau izin usaha yang diterbitkan masing-masing menteri. Pelepasan kawasan hutan paling gencar dilakukan Zulhas dengan menerbitkan 37 izin usaha seluas 887,1 ribu hektare.

Sementara Siti Nurbaya hanya mengeluarkan 15 izin seluas 254,4 ribu hektare. Meski demikian, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibanding izin usaha yang diterbitkan menteri LHK lainnya dari Hasjrul Harahap (era Presiden ke-2 Soeharto) sampai MS Kaban.

Dari keseluruhan luas pelepasan kawasan hutan sepanjang 1992-2019, 1,3 juta hektare di antaranya ditujukan untuk konsesi perkebunan kelapa sawit. Angka itu mencakup 84 persen dari total pelepasan hutan di Papua.

Selain di Papua, Koalisi Indonesia Memantau juga mendapati peningkatan laju penebangan hutan sepanjang 2015-2019 di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Papua dan lima provinsi lain di luar Indonesia Timur.”Analisis ini menunjukkan tren deforestasi bergeser dari hutan di wilayah barat ke timur Indonesia,” ujarnya.

( SM03)

 8 total views,  8 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan