Kementerian Keuangan : 1 Ferbuari , Yang Jual Pulsa Akan Dikena Pajak .

Manokwari, Suaramambruk.com – Pengenaan pajak ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2021 mendatang .Hal ini tertuang dalam PMK No 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN dan PPh terkait dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan, pemberlakuan PPN ini belum tentu mengubah harga pulsa. Baik ada kenaikan maupun penurunan harga.”Kalau masalah harga menurut saya tak ada pengaruhnya di situ ya,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (29/1/2021).

Menurutnya, dalam hal ini Pemerintah hanya memberikan kepastian terkait pemajakannya. Di mana dalam aturan saat ini pengenaan PPN berlapis dari penyedia layanan telekomunikasi ke distributor tingkat satu, kemudian ke tingkat dua dan ke tingkat tiga hingga ke pengecer.

Namun, dengan PMK terbaru ini pengenaan PPN nya dibatasi hingga hanya sampai ke distributor tahap II.selain itu, PPN yang dikenakan adalah selisih harga jual dan harga nominal pulsa yang dibeli. Misalnya beli pulsa Rp 100 ribu dengan harga Rp 103 ribu, maka yang dikenakan PPN adalah Rp 3 ribu nya.

“Karena PPN 10% dari selisih harga. Jadi harganya tetap saya menurut saya. Hanya saja pengenaan PPN nya yang kita batasi sampai distributor tingkat dua,” jelasnya.

“Jadi dengan PMK ini diberikan kepastian bahwa pengenaan PPN hanya sampai distributor tingkat dua. Jadi tak perlu sampai pengecer karena mereka selama ini kesulitan,” tegasnya. (SM05)

 2 total views,  2 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan