Susahnya Mendapat IMB Mendirikan Gereja Di Pulau Jawa

Suaramambruk.com – Sepengal masalah yang masih menghantui umat Kristen di negeri ini Untuk Bebas beribadah terutama didaerah yang warga mayoritas agama lain selain Kristen ,Pulau jawa Salah Satunya .

Sila Pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa seolah tak berarti bagi sebagian orang yang bisa di bilang fanatik terhadap agama sehingga mengabaikan nilai – nilai toleransi beragama . Beribadah harus bersembunyi – sembunyi ,jika ketahuan ibadah diruko atau rumah yang tak mendapatkan ijin resikonya di tutup , biasa dilakukan oleh ormas , Pemda atau warga setempat , mereka selalu berpedoman pak Surat Keputusan Bersama  (SKB) 3 Menteri yang tak jelas dan mengambang isi SKB tersebut

 

Pekan ini Badan Pelaksana Klasis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gunungkidul mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta untuk meminta Ketua PTUN untuk melakukan eksekusi putusan. Tindakan itu penting, karena GKJ Gunungkidul telah dua kali menang di pengadilan, namun putusannya tidak dilaksanakan pemerintah daerah setempat. Putusan itu terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk gedung klasis GKJ Gunungkidul, yang menggantung sejak 2018.

Budi Hermawan pengacara dari LBH Yogyakarta yang mendampingi GKJ Gunungkidul, menyebut dua putusan pengadilan sejauh ini diabaikan. Keduanya adalah keputusan nomor 14/G/2017/PTUN.YK dan putusan banding PTUN Surabaya nomor 205/B/2017/PT TUN.SBY.

“Di kedua putusan itu sudah jelas amarnya, bahwa memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan penolakan penerbitan IMB, yang ditujukan kepada klasis dan juga memerintahkan kepada tergugat untuk memproses permohonan IMB tersebut,” kata Budi di PTUN Yogyakarta, Senin (18/1/2021). Sperti dilansir Voaindonesia.com

Kasus ini bermula sejak tahun 2016, ketika klasis GKJ Gunungkidul menetapkan program pembangunan kantor. Fungsi kantor ini adalah sebagai pusat administrasi dan juga koordinasi bagi 13 GKJ yang ada di kabupaten tersebut. Budi menegaskan, kantor klasis bukanlah tempat ibadah, sehingga pengurusan IMB berpijak pada UU Bangunan Gedung dan peraturan daerah yang ada mengenai pembangunan gedung.

Untuk memenuhi aturan, seluruh persyaratan administratif maupun teknis sudah dilengkapi oleh klasis. Seluruh persyaratan kemudian diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Gunungkidul. Dinas tersebut menerima dan menyatakan berkas telah lengkap. Sesuai ketentuan, pemerintah memiliki waktu maksimal 12 hari kerja untuk menerbitkan IMB, setelah berkas dinyatakan lengkap.

“Namun IMB tersebut tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah saat itu. Kemudian di akhir tahun 2016, pemerintah malah mengeluarkan surat keputusan yang menolak pembangunan, dengan dasar ada penolakan dari warga sekitar. Yang aneh surat penolakan da juga penolakan warga, ada di akhir setelah berkas dinyatakan lengkap,” tambah Budi.

Klasis kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta, dan menang di tingkat pertama. Pemerintah daerah sebagai tergugat mengajukan banding ke PTUN Surabaya, dan putusan banding tetap memenangkan pihak klasis GKJ Gunungkidul. Dua putusan itu juga mewajibkan dinas terkait menerbitkan IMB untuk kantor klasis.

Namun, sampai saat ini, dua putusan PTUN itu tidak dipenuhi pemerintah daerah. GKJ Gunungkidul dan LBH Yogyakarta pernah mengadakan pertemuan dengan DPMPT pada awal Januari 2020. Sempat muncul titik terang yang mengisyaratkan dinas tersebut akan segera mengeluarkan IMB yang ditunggu. Tetapi hingga saat ini, surat izin tersebut tidak kunjung terbit.

Karena itulah, GKJ klasis Gunungkidul merasa perlu meminta kepada Ketua PTUN untuk melakukan eksekusi putusan. Beni menegaskan, yang akan dibangun adalah kantor, bukan tempat ibadah, sebagaimana juga kantor organisasi keagamaan lain. Karena itu, syarat-syarat sebagaimana diatur dalam SKB 3 menteri tahun 2006, tidak berlaku dalam kasus ini.

Ketua Badan Pelaksana klasis GKJ Gunungkidul, Pendeta Dwi Wahyu Prasetyo, juga menegaskan yang akan mereka bangun hanyalah sebuah kantor, bukan gereja.

“Gereja Kristen Jawa di Gunungkidul ada 13, yang kemudian 13 gereja ini membutuhkan satu tempat untuk pusat administrasi, pusat perencanaan seluruh kegiatan, dan pelayanan baik gerejawi maupun masyarakat,” paparnya.

“Gereja Kristen Jawa di Gunungkidul ada 13, yang kemudian 13 gereja ini membutuhkan satu tempat untuk pusat administrasi, pusat perencanaan seluruh kegiatan, dan pelayanan baik gerejawi maupun masyarakat,” paparnya.

Terkait persetujuan warga, Prasetyo menegaskan ketika pemerintah daerah menyatakan bahwa berkas yang disampaikan klasis sudah lengkap, itu bermakna persetujuan warga termasuk di dalamnya. “Kalau tidak dipenuhi, tidak mungkin PTUN menyatakan bahwa semua syarat itu lengkap dan kita dinyatakan menang,” imbuhnya

 14 total views,  14 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan