PMK2 Menang Pleno Pilkada 2020 , Pasangan Ayo Laporkan KPU Bintuni

Bintuni ,suaramambruk.com — KPU Teluk Bintuni telah merampungkan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara tingkat kabupaten, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020.

Setelah berjalan selama tiga hari, mulai dari 14 – 17 Desember 2020, hasil rekapitulasi dari 24 distrik, keluar sebagai pemenang Pilkada Teluk Bintuni tahun ini yakni Pasangan Nomor Urut 02, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Petrus Kasihiw dan Matret Kokop (PMK2).

Berdasarkan total keseluruhan perolehan suara di 24  distrik, pasangan nomor urut 01, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy (AYO) memperoleh 20.117 suara. Sementara Pasangan Nomor Urut 02, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Petrus Kasihiw dan Matret Kokop (PMK2) mampu meraup lebih banyak yakni 21.103 suara.

Pleno disahkan oleh Komisinoner KPU Teluk Bintuni Regina Baransano. Dihadiri oleh saksi dari kedua pasangan calon dan dika ketat oleh puluhan anggota gabungan keamanan dari TNI, Polri.

Pasangan Ayo Melapor ke KPU Propinsi Papua Barat

Sementara itu ,Tim pemenangan Paslon Ali Ibrahim Bauw – Yohanis Manibuy (AYO) berencana melaporkan ke KPU Provinsi Papua Barat perihal terbitnya rekomendasi PSU di 2 TPS di distrik Dataran Beimes.

Hal itu dilakukan karena KPU Teluk Bintuni dinilai lamban dan berbelit-belit dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tentang PSU di Kampung Sir, dan Us, Distrik Dataran Beimes, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Anggota divisi hukum Tim Pemenangan AYO, Alif Permana, menjelaskan, Bawaslu Teluk Bintuni telah menerbitkan rekomendasi nomor 278/PB-11/PP.00.02/XII/2020 perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 TPS di distrik Dataran Beimes.

“Rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni telah dikeluarkan tertanggal 12 Desember 2020, perintahnya sangat jelas bahwa memerintahkan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk menyelenggarakan PSU pada kampung Us dan Kampung Sir, Dataran Beimes,” ungkap Alif, Minggu (13/12).

Oleh karena itu, Alif menjelaskan bahwa KPU Teluk Bintuni pada prinsipnya patut menjalankan rekomendasi tersebut tanpa perlu melakukan kajian yang terkesan hanya mengulur waktu.

Dia mengingatkan KPU Teluk Bintuni, dasar putusan Bawaslu adalah UU Pemilu Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana di ubah terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2020 yang memiliki kekuatannhukum lebih tinggi dibandingkan PKPU.

“Komisi pemilihan umum wajib, wajib dan wajib hukumnya dengan segera melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu. Jadi tidak ada alasan ketika dipertentangkan dengan aturan setingkat di bawahnya. Saya pikir KPU Bintuni memahami hal ini,” tegas Alif

Akibat lambannya tindak lanjut KPU Kabupaten Teluk Bintuni, menurut Alif, pihaknya bakal segera melaporkan kepada KPU setingkat di atasnya yakni KPU Provinsi Papua Barat agar dapat di seriusi.

“Tim kami sudah di Manokwari, rencana besok kami koordinasi dengan KPU Papua Barat mengenai hal ini,” tutupnya. (SM04)

 18 total views,  1 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan