Kekerasan TNI Masa Lalu , Sehingga Masyarakat Adat Dan Pemuda Menolak Peresmian Kodim Di Tambrauw

Sorong,suaramambruk.com —   Belum Lama TNI AD membentuk Komando Distrik Militer 1810/Tambrauw, di kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua ,peresmian dan pelantikan Letkol Inf Ildefonso Akilis Do Camro sebagai komandan Kodim 1810/Tambrauw berlangsung di lapangan Korem 181/Praja Vira Tama Sorong yang dipimpin Komandan Korem 181/PVT, Brigadir Jenderal TNI Indra Heri.

Dalam sambutannya, Heri mengatakan bahwa peresmian dan pelantikan komandan Kodim 1810/Tambrauw sesuai peraturan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, nomor Kep 352/IV/2020 tanggal 23 April 2020 tentang persetujuan pembentukan satuan baru di jajaran Kodam XVIII/Kasuari.

Ia mengatakan, surat perintah itu termasuk di dalamnya pembentukan Kodim 1810/Tambrauw sebagai bagian dari Korem 181/Praja Vira Tama Sorong.

Ia berharap kehadiran Kodim 1810/Tambrauw dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pemerintah dalam memajukan pembangunan daerah setempat.

Menurut dia, Markas Komando Kodim 1810/Tambrauw masih memanfaatkan bekas Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tambrauw. Nanti akan dibangun markas baru di tanah yang telah dihibahkan pemerintah daerah.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Tambrauw, Saur Situmorang, Mewakili Bupati Tambrauw  yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan, pemerintah daerah sangat berterima kasih kepada pihak TNI AD karena kehadiran Kodim 1810/Tambrauw sangat diperlukan untuk menjaga agar situasi daerah tetap kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan secara baik. Seperti diberitakan Antara.com

Penolakan Pemuda

Sementara itu,Ikatan Mahasiswa Tambrauw di Kota Studi Jayapura menyatakan menolak peresmian Kodim 1810/Tambrauw, Papua Barat, yang telah berlangsung pada Senin (14/12/2020) di Makorem 181 Praja Vira Tama, Kota Sorong.

Hal itu dinyatakan Ketua Ikatan Mahasiswa Tambrauw Kota Studi Jayapura, Nicodemus Momo di Jayapura pada Selasa (15/12/2020). Sperti Dilansir Tabloid Jubi

Nicodemus Momo menyatakan pihaknya menolak peresmian Kodim 1810/Tambrauw itu, lantaran peresmian terkesan sepihak demi kepentingan elit dan investor yang hendak mencaplok wilayah Kabupaten Tambrauw. Ikatan Mahasiswa Tambrauw (IKT) juga menyatakan selama ini Pemerintah Kabupaten Tambrauw dan TNI tidak pernah memperhatikan aspirasi masyarakat yang menolak rencana pembentukan Kodim 1810/Tambrauw.

Momo menyatakan pembentukan Kodim 1810/Tambrauw justru berisiko menghadirkan kekerasan di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, wilayah yang selama ini bukan daerah konflik bersenjata. “Ini Kepentingan siapa? Stop hadirkan kekerasan di Tambrauw,” kata Nicodemus Momo.

Nicodemus Momo menyatakan penolakan terhadap pembentukan Kodim 1810/Tambrauw itu sudah berulang kali dinyatakan masyarakat adat maupun para mahasiswa asal Tambrauw. “Kami sudah lakukan aksi penolakan [pada] 27 juli 2020 lalu. Kita minta [Pemerintah Kabupaten Tambrauw] membuka ruang dialog, karena status tanah adat belum selesai,” kata Momo.

Menurut Momo, masyarakat adat setempat tidak pernah menyerahkan tanah untuk pembangunan markas Kodim 1810/Tambrauw. Masyarakat adat hanya tahu menyerahkan lokasi itu untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tambrauw. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Tambrauw memanfaatkan tanah itu untuk membangun markas Kodim 1810/Tambrauw.

“Tambrauw ini zona aman, bukan daerah [konflik] bersenjata. Jadi, pemerintah tidak bisa tergesa-gesa ambil langkah untuk membangun Kodim,” kata Momo

Momo menyatakan masyarakat adat di Tambrauw justru merasa tidak aman dengan keberadaan Kodim 1810/Tambrauw, karena masyarakat memiliki trauma terhadap kasus kekerasan yang dilakukan aparat militer. “Sebelum ada Kodim, sudah terjadi kekerasan. Kalau ada Kodim,  apa yang akan terjadi? Kalau terjadi kekerasan, minta Bupati Tambrauw bertanggung jawab,” kata Momo.

Masyarakat Adat  Tolak Kodim

Sementara itu,Masyarakat Adat Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, menolak pembentukan Komando Distrik Militer (Kodim) 1810 Tambrauw yang telah diresmikan pada Senin (14/12) lalu.

Kuasa Hukum Pemilik Hak Ulayat, Lembaga Adat Suku Abun (Lamasa) Yohanis Mambrasar mengatakan warga menolak pembangunan markas Kodim yang pembangunannya akan dilakukan di tanah adat milik warga seluas 5 Hektar itu.

“Masyarakat adat, pemilik hak ulayat dan juga kami pemuda mahasiswa telah menyurati dan bahkan mendemo pemerintah, mendesak pemerintah untuk berdialog dengan masyarakat adat Tambrauw tapi sampai sekarang belum dilakukan,” kata Yohanis saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (15/12/2020).  Seperti Dilansir Cnnindonesia.com

Pihaknya juga mendesak Panglima TNI, Pangdam 18 Kasuari Papua Barat di Manokwari, Dandrem 181 PVT di Sorong agar membatalkan pembentukan Kodim 1810 Tambrauw.

Yohanis mengatakan pihaknya mendesak agar pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Bupati Tambrauw, Ketua DPRD Kabupaten Tambrauw berkordinasi dengan pihak TNI untuk membatalkan pembentukan Kodim 1810 Tambrauw, Papua Barat.

Dia mengatakan penolakan warga dilakukan bukan hanya di Kabupaten Tambrauw tetapi di berbagai wilayah tempat masyarakat Tambrauw menetap saat ini. Mereka terus memprotes atas pembentukan Kodim dan meminta dibatalkan meski telah diresmikan.

“Mereka akan terus melakukan protes penolakan walaupun Kodim telah diresmikan,” katanya.

Penolakan ini, kata Yohanis, bukan tanpa alasan. Warga tak ingin kekerasan oleh aparat TNI menguat di daerahnya ketika Kodim itu resmi berdiri.

masyarakat adat di Tambrauw mengalami sejumlah kasus kekerasan yang dilakukan aparat militer. Mambrasar menyatakan selama masa persiapan pembentukan Kodim 1810/Tambrauw telah terjadi sejumlah kasus kekerasan di Distrik Kwoor, Fef, Miyah, Yembun dan Azes.

“Kekerasan terhadap Alex Yapen terjadi pada 12 Juli 2020. Kekerasan verbal [berupa intimidasi dialami] tiga warga Werbes, Maklon Yebo, Selwanus Yeblo dan Abraham Yekwam pada 25 Juli 2020 di Werbes. Sejumlah empat warga Kosyefo—Neles Yenjau, Karlos Yeror, Harun Yewen, dan Piter Yenggren—menjadi korban kekerasan di Kwor pada 28 Juli 2020,” kata Mambrasar.

Mambrasar menyatakan kekerasan terhadap warga sipil juga terjadi di Distrik Kasi pada 29 Juli 2020, dialami oleh Soleman Kasi dan Henky Mandacan. “Kasus terbarunya yaitu kekerasan TNI terhadap empat warga Syubun—Timo Yekwam, Markus Yekwam, Albertus Yekwam dan Wilem Yekwam—pada 6 Desember 2020 di Distrik Syubun,” kata Mambrasar.

Menurutnya, berbagai kasus kekerasan oleh aparat militer itu membuat masyarakat merasa tindak nyaman di kampung halamannya sendiri. “Masyarakat menjadi tidak bebas,” kata Mambrasar

Menurutnya, warga belajar dari pengalaman yang terjadi di masa lalu, yakni operasi ABRI era 1960-1970 di wilayah Tambrauw. Mereka masih mengalami trauma dengan peristiwa operasi militer tersebut.

“Mereka juga telah belajar dari pengalaman yang pernah terjadi, yaitu TNI telah melakukan kekerasan terhadap warga, juga mereka belajar dari pengalaman masa lalu yaitu operasi ABRI Tahun 1960an-1970 di wilayah Tambrauw yang membuat mereka trauma,” katanya.

Tak hanya itu, Yohanis juga memastikan masyarakat pemilik hak ulayat yang tanahnya akan digunakan sebagai pembangunan markas Kodim 1810 Tambrauw tak ingin melepaskan tanah mereka.

Terkait hal tersebut, CNNIndonesia.com telah menghubungi Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Kav Zubaedi untuk dimintai keterangan terkait penolakan pembentukan Kodim 1810 Tambrauw. Namun Zubaedi mengaku belum menerima informasi apapun mengenai hal tersebut.

“Maaf, kami belum terkonfirmasi hal tersebut.Kita sedang menyiapkan Hari Ulang Tahun Kodam yang ke-4,” kata Zubaedi saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat. (SM06)

 1,143 total views,  16 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan