LP3BH Dan DPD GMPK Papua Barat Desak Gakkumdu Proses Laporan Money Politik Pilkada Manokwari 2020

Manokwari,Suaramambruk.com-Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy memberi dukungan kepada Gabungan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Manokwari dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari dalam menelusuri dugaan adanya politik uang (money politic) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Manokwari, 9 Desember 2020 lalu.

Sesuai informasi yang ada bahwa diduga ada salah seorang ibu (istri salah satu kandidat) melakukan “pemberian” dan atau ‘pembagian” uang kepada sejumlah orang yang diduga adalah tenaga teknis pilkada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Manokwari. Menurut saya jika hal itu benar,” Kata Warinussy (13/12/2020)

Ada faktanya, maka tentu ada bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum. Sehingga hendaknya setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun kandidat Pilkada, maka hendaknya Gakkumdu dapat memproses masalah tersebut, hingga menyeret pelakunya ke pengadilan.

Yan mengatakan  contoh kasus yang berhasil pernah diraih oleh Gakkumdu Kabupaten Manokwari, yaitu saat mereka mampu menyeret 3 (tiga) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)      Distrik Manokwari Barat hingga divonis bersalah melakukan tindak pidana dan dimasukkan ke “hotel prodeo” Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Manokwari pada pemilu yang baru lalu.” Kata Warinussy

Bahkan di Biak, belum lama ini Gakkumdu setempat bias

“menyeret” Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori hingga “finish” juga di Lapas Biak.” Sambung Warinussy

Jadi menurut Warinussy, hendaknya prinsip Hukum Harus Ditegakkan, Kendatipun Langit akan runtuh (Fiat Justitia Ruat Coelum) dapat dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam kasus “Gedung Kantor Persekutuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Papua Barat” ini, agar rakyat Indonesia di tanah Papua percaya bahwa hukum tidak pandang bulu sebagai “pedang bermata dua”. Kata Warinussy

Kronologi Dugaan Money Politik

Sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (DPD GMPK) Provinsi Papua Barat, Ayub Msiren, menyayangkan keterlibatan Oknum pengurus Persekutuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Provinsi Papua Barat, (FW).

Ia menyatakan bahwa,”Kami sangat menyayangkan atas dugaan pemanfaatan fasilitas negara yang di bangun menggunakan uang Rakyat untuk suksesi pilkada Kabupaten Manokwari, yang mana dalam mendistribusikan uang kepada sekelompok ketua dan pengurus TPS untuk tujuan pemenangan pasangan calon bupati yang juga adalah suaminya ,” jelasnya pada Sabtu (12/12/2020). Sperti Di Lansir Lapan6online.com

Masih menurut Ayub,”Perlu di ketahui, bahwa gedung PWKI adalah fasilitas organisasi keagamaan yang menjadi wadah utk menghimpun dan mengurus banyak ummat, terutama wanita Kristen untuk hal-hal kerohanian,” tegasnya.

(Beredar Foto Seorang Wanita Berinisial (FW) Memberikan Suap Kepada Sejumlah Orang yang Diduga Ketua RT Di Manokwari ) Foto : lapan6online.com

Semestinya, kata Ayub,”Tindakan ini tidak perlu dilakukan apa lagi hal-hal yang berhubungan dengan transaksi gelap yang bernuansa politik dalam gedung itu,” ucap Ayub.

Menurutnya, informasi yang di peroleh dari Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari M. S. Awom. SH.

“Sangat Jelas dalam gambar yang mana ibu ketua sedang berada di meja kerja bersama sekelompok orang yang di duga adalah ketua-ketua TPS di beberapa daerah pemilihan yang tersebar di kabupaten Manokwari,” tuturnya.

Sangatlah wajar, lanjut Ayub, “Bila seorang istri memberikan dukungan kepada suami dalam kontestasi politik. Namun tidaklah pantas untuk menghalalkan segara cara dengan menggunakan fasilitas dan kapitas yang tidak pada tempatnya, “ imbuhnya.

“Sebagai seorang pimpinan organisasi besar, harus mampu menempatkan diri saat, mana bertindak selaku ketua organisasi dan saat mana bertindak sebagai istri. Apalagi ini organisasi keagamaan yang di seret ke dalam kepentingan politik,” tandasnya.

“Kami akan terus memantau dan ikut mengawal proses penyelesaian aduan yang sedang di layangkan Tim Kuasa Hukum pasangan Sius Dowansiba Moses F. R. TIMISELA (SMART) ke SENTRA GAKUMDU Kabupaten Manokwari, sebagai wadah yang di sediakan oleh pemerintah bagi para pencari keadilan,” cetusnya.

“Kami juga (Ayub) akan berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat GMPK di Jakarta, dalam Hal ini, Bapak Irjen Pol (Purn) Bibit Samad Rianto, yang juga adalah mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI, untuk memberikan panduan hukum dan arahan dalam pelaksanaan tugss pengawasan di daerah,” tambahnya.

Ayub juga berharap agar independensi komisioner Sentra GAKUMDU benar-benar ditegakkan sehingga tercipta rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

“Dan kami juga berharap KPU Kabupaten Manokwari untuk memberikan pembinaan dan sanksi tegas apa bila benar-benar ada oknum penyelenggara tingkat bawah yang terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya. Dengan cara menerima tambahan operasional dari pihak lain yang pada akhirnya menyeret dirinya ke balik jeruji besi, “ pungkasnya.

Paslon Bisa Didiskuslifikasi Jika Terbukti Lakukan Politik Uang TSM di Pilkada 2020


Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pasangan calon (paslon) pada Pilkada Serentak 2020 bisa gugur jika terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah.

“Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi,” katanya dalam diskusi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada masa Pandemi Covid 19, yang diselenggarakan DPP partai Golkar di Jakarta, Sabtu, (15/8/2020).

Pria yang memiliki latar belakang advokat ini menjelaskan terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

“Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A,” ungkapnya.

Abhan menambahkan ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
“Kalau nanti terjadi setelah paslon ditentukan, tentu akan ada proses hukum yang berjalan. Aturannya sudah sangat jelas. Akan efektif digunakan ketika KPU telah menetapkan paslon pada 23 September 2020. Sebelum itu masih berstatus bakal pasangan calon,” terangnya.

Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).
Sedangkan untuk batas waktu penanganan pelanggaran money politik TSM diatur dalam pasal 26 ayat 2 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, yang mengatur : Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara.

(SM03)

 347 total views,  1 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan