Mantan Ketua KPU Papua Ditahan, Diduga Gelapkan Dana Hibah Pilkada 2017

Jayapura,Suaramamruk.com – Polda Papua menetapkan mantan Ketua KPU Provinsi Papua Adam Arisoi (AA) jadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dia diduga melakukan penyalahgunaan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara untuk kegiatan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2017.

Adam Arisoi diduga menyalahgunakan dana hibah senilai Rp 19 miliar lebih pada pelaksanaan Pemilu ulang di Kabupaten Tolikara 2017 lalu.

“Saat itu AA menjabat sebagai ketua KPU Papua sekaligus Ketua KPU Tolikara,” ujar Wakapolda Papua Brigjen Pol. Matius D Fakhiri dalam jumpa pers Rabu (9/12/2020).

Dia menjelaskan berdasarkan Laporan Risalah Hasil Ekspose dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua tanggal 4 Desember 2020, terdapat penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan dari KPU Kabupaten Tolikara yang diindikasikan berpotensi merugikan Keuangan Negara hingga Rp 6 miliar (Rp 6.018.458.150).

Pada 2017, KPU Kabupaten Tolikara mengajukan permohonan Dana Hibah ke Pemda Kabupaten Tolikara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, surat permohonan tidak ditemukan, kemudian ditandatangani NPHD Nomor : 900/054/BPKAD/2017 dan 002/KPU-TLK/APBD-HIBAH/IV/2017, tanggal 19 April 2017 dengan nilai Rp.15. 552.547.030.

Permohonan ini ditandatangani Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo selaku pemberi hibah dan Ketua KPU Provinsi Papua selaku ketua KPU Kabupaten Tolikara bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Tolikara selaku penerima hibah.Dana ini ditambah Rp. 4.296.958.580 (sisa dana dari NPHD 001/NPHD/LPU-TLP/IV/2016, tanggal 19 April 2016 .

“Total dana yang digunakan saat pelaksanaan tahapan PSU pada KPU Kabupaten Tolikara tahun 2017 sebesar Rp 19.849.505.610 yang selanjutnya dikelola oleh Yustinus Padang selaku Plt Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara dan Ahmad Burhanudin selaku bendahara pengeluaran,” jelas Fakhiri.

Ia juga membeberkan bahwa, tidak ada pakta integritas yang seharusnya ditandatangani oleh AA sebagai Ketua KPU Provinsi Papua selaku Ketua KPU Kabupaten Tolikara atas nama KPU Kabupaten Tolikara selaku penerima hibah.

Dalam kasus ini Subdit Tipikor Dit Reskrimsus Polda Papua juga mengamankan barang bukti berupa dokumen Laporan Pertanggungjawaban, dokumen Pencairan Anggaran dan naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

 

“Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, kemudian telah dilakukan gelar perkara, selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka AA,” ujarnya.

Fakhiri menambahkan, atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan / atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (SM01)

 4 total views,  1 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan