50 Tahun DOM , Jokowi Diminta Kaji Kebijakan Militerisasi Di Papua

Manokwari,Suaramambruk.com — Berbagai bentuk tindakan pembunuhan terhadap warga masyarakat sipil di Tanah Papua selama lebih kurang 10 tahun terakhir ini semakin mendesak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk merubah segera pendekatan keamanan di Tanah Papua.

Direktur LP3BH Manokwari , Yan Christian Warinussy, SH Mengatakan Pola pendekatan keamanan dengan mengedepankan operasi militer dan pengembangan instalasi militer berbentuk infrastruktur pangkalan dan komando teritorial seyogyanya dipertimbangkan kembali melalui kajian-kajian ilmiah.

Ini disebabkan karena operasi keamanan senantiasa mengedepankan penggunaan kekerasan yang pada gilirannya mengkibatkan korban jatuh di pihak rakyat sipil/adat di Tanah Papua.”Kasus kematian tragis Eden Beberai dan Roni Wandik di Timika maupun kematian Pendeta Yermias Zenambani di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua menjadi catatan .” Kata Yan (25/11/2020)

Direktur LP3BH Manokwari , Yan Christian Warinussy,SH ( Foto : Suaramambruk.com)

Pengacara Yang banyak membela kasus makar di tanah papua ini mengatakan terjadinya pengungsian warga sipil di Kabupaten Nduga ke hutan-hutan. Sebagian besar saat ini mengalami kesulitan memperoleh akses pelayanan kesehatan, akses pendidikan dan akses pelayanan publik. Ini akibat mereka susah berada dekat pada pusat akses tersebut akibat adanya operasi militer. “di Kampung Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, aparat keamanan TNI “memakai” fasilitas Sekolah Dasar (SD) sebagai pos militer” . Kata Warinussy

Sambung Yan ,Akibatnya anak-anak sekolah tidak dapat memperoleh akses pendidikan. Sehingganya , dari sisi Hak Asasi Manusia, bahwa sudah saatnya Presiden Jokowi memanggil Gubernur Papua dan Panglima TNI untuk mendengar suara mereka dan memutuskan menghentikan model pendekatan keamanan yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun di Tanah Papua. Bahkan operasi keamanan/militer tersebut justru tidak pernah mengakhiri konflik bersenjata yang dijuluki Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) maupun Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tanah Papua.

Lebih Lanjut Yan , Mengatakan belum pernah ada pelaku pembunuhan karyawan PT.Istaka Karya di Nduga dibawa untuk diadili secara fair di depan pengadilan. Demikian juga pelaku penculikan terhadap anggota TNI di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ditangkap dan diproses secara adil. Semua selalu seperti ceritera ganti ceritera tanpa ada endingnya sama sekali.

“ Hari ini terjadi pembunuhan di kawasan pegunungan tengah, tapi rakyat tidak mendapat informasi mengenai ciri-ciri pelakunya?, Kapan pelakunya ditangkap dan kapan diperiksa?,Kapan didampingi penasihat hukumnya dan kapan dibawa ke pengadilan.” Kata Warinussy

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka adalah mendasar untuk mendesak Presiden Joko Widodo, guna segera menghentikan dan mengakhiri operasi militer yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun diatas Tanah Papua ini.Pendekatan keamanan harus diganti dengan pendekatan damai melalui Dialog Papua untuk mengurai dan mencari solusi damai atas konflik sosial politik di Bumi Cenderawasih ini.

Dewan Gereja Minta Jokowi Hentikan DOM Di Papua

Sebelumnya Dewan Gereja Papua telah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk meminta agar menghentikan status Daerah Operasi Militer (DOM) atau remiliterisasi tanah Papua. Adanya remiliterisasi dianggap mempertontonkan kekuatan militer tanpa memberikan ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat atau berkumpul kepada orang Papua.

Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Pendeta Benny Giay meminta Presiden menindaklanjuti janji yang disampaikan pada 30 September 2019 untuk bertemu kelompok Papua Pro-Referendum.

“Kiranya Pancasila & Instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) bisa memberi Presiden Jokowi pijakan untuk mewujudkan janji untuk bertemu dengan kelompok Papua Pro-Referendum,” ujar dia dalam rilis pada Rabu, 7 September 2020.

Pendeta Socrates Sofyan Yoman Sebelah kiri , kanan Pendeta Benny Giay ( Foto. Suaramambruk.com)

Karena itu, pemerintah diberikan solusi untuk melakukan perundingan dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persatuan Gerakan Pembebasan Rakyat Papua dalam rangka perundingan damai. Solusi tersebut sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Gembala pada 26 Agustus 2019 untuk mendesak pemerintah agar memberikan keadilan kepada rakyat Papua.

Dalam posisi tersebut, Benny menilai terdapat perkembangan yang mengarah ke program mengembalikan tanah papua ke status DOM.

Beberapa diantaranya, pemerintah secara sepihak dianggap telah memprovokasi rakyat dengan mengumumkan bahwa Otonomi Khusus akan diperpanjang. “Aksi damai penolakan otsus juga di beberapa waktu terakhir dihadapi secara represif,” tutur dia.

Selain itu, semua aksi damai untuk memprotes rasisme di Papua dikenakan pasal Makar. Pemerintah juga dinilai gencar membangun satuan militer, institusi Kepolisian dan Brimob di Papua.

Benny mengungkapkan bahwa penempatan pasukan militer dan kepolisian dari luar Papua juga terus dilakukan sejak Agustus 2019 hingga sekarang. Hal itu termasuk operasi militer yang memaksa masyarakat menerima program pemerintah memperpanjang otsus hingga tahun 2041.

“Operasi keamanan di berbagai daerah di Tanah Papua akhir-akhir ini, tidak berjalan sendiri, melainkan kami duga dalam rangka mendukung agenda terselubung perampasan tanah dan hutan adat (sumber daya alam) milik masyarakat Papua oleh investor,” kata dia. (SM01)

 900 total views,  1 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan