Presiden Di Minta Copot Kapolda Papua , Hingga Amnesti Internasional Soroti Penangkapan Anggota MPRP

Jayapura,suaramambruk.com — Advokat dan pembela hak asasi manusia (HAM) di Papua meminta presiden dan Kapolri agar segera mengganti Kapolda Papua, Kapolres Merauke serta Jayawijaya karena telah mencoreng nama baik lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Saya minta presiden Indonesia melalui Kapolri segera mengambil tindakan mengganti Kapolda Papua beserta Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Merauke dalam waktu dekat ini,” ujar Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif LP3BH Manokwari, menanggapi pelarangan agenda MRP melakukan agenda rapat dengar pendapat (RDP) tentang penilaian efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Yan Christian Warinussy , Direktur LP3BH Manokwari : ( Foto Suaramambruk.com)

Menurut penilaian Yan, Kapolda Papua, Kapolres Merauke dan Jayawijaya telah memperlihatkan tindakan arogansi kekuasaan untuk membungkam agenda resmi MRP yang melibatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh.

Terkait puluhan warga sipil dan rombongan MRP yang ditangkap di Merauke, Selasa (17/11/2020), katanya, tindakan Kapolres Merauke, AKBP Untung Sangaji yang tentunya diketahui Kapolda Papua itu, sangat memalukan dan mencoreng sesama institusi negara

Penyanderaan dan penghadangan serupa juga terjadi di bandar udara Wamena, Minggu (15/11/2020), ketika 47 orang tim MRP terpaksa diterbangkan ke Sentani usai ditahan beberapa jam oleh sekelompok orang.

“Tindakan ketiga pejabat itu sangat mencoreng nama baik lembaga MRP sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2005 tentang Pembentukan MRP,” terangnya.

Diberitakan media ini sebelumnya, Anggota Komisi 1 DPRP, Laurenzus Kadepa menyatakan maklumat Nomor Mak/I/2020 Kepolisian Daerah (Polda) Papua tentang rencana rapat dengar pendapat (RDP) pada masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Sabtu (14/11), dinilai menunjukkan penegakan hukum di Papua masih didiskriminatif

“Penegakan hukum kita masih diskriminatif. Kenapa ada maklumat Polda Papua terkait dengan pelaksanaan RDP tentang Otsus Papua?,” ucapnya.

Ia menyebut, maklumat dikeluarkan menunjukkan sikap pembatasan negara dalam hal ini aparat kepolisian Papua terhadap MRP dalam menjalankan tugas sesuai amanah UU Otsus Tahun 2021 Pasal 77.

“Bukan rahasia lagi bahwa nasib Otsus ada di tangan rakyat orang asli Papua, kenapa dibatasi?,” tanyanya.

Jika alasannya mencegah ancaman penyebaran Covid-19, Kadepa mempertanyakan, mengapa saat ribuan massa dari Front Pembela Islam (FPI) menjemput ketua FPI Muhammad Rizieg Zhihab di bandara Soekarno-Hatta Jakarta beberapa hari lalu tidak dibatasi dengan keluarkan maklumat serupa.

 

“Karena ancaman penyebaran Covid-19 terbesar banyak di Jakarta.”

Melihat perlakuan ketidakadilan ini, Kadepa bersama kawan-kawannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin tidur terhadap apa yang terjadi di masyarakatnya yang selalu didiskriminasi dalam penanganan masalah.

Ia mencontohkan, seperti mahasiswa ketika bicara masalah Otsus dan persoalan rakyat selalu dibubar paksa dengan alasan masa pandemi Covid-19 dan surat ijin aksi yang selalu dipersoalkan.

“Sedangkan kelompok lain dengan agenda penolakan terhadap UU Omnibus Law, peresmian stadion PON dan kegiatan lain dibebaskan jalan. Semua ini tidak beres,” tegasnya.

“Saya minta keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang kelompok merah atau putih. Mari segera evaluasi,” tutupnya

 

Amnesty Internasional Soroti Penangkapan

Usman Hamid , Direktur Amnesty Internasional Indonesia ( Foto : Humas Amenesti Internasional Indonesia )

Sementara itu Amnesty International Indonesia menegaskan, penangkapan anggota dan staf Majelis Rakyat Papua (MRP) oleh Kepolisian Resor (Polres) Merauke dengan tuduhan makar merupakan pembungkaman ruang demokrasi bagi Orang Asli Papua (OAP).

Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, mengatakan, rapat dengar pendapat (RDP) yang dipersiapkan MRP di Merauke merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat.

“Menangkap mereka secara sewenang-wenang sangatlah diskriminatif, sementara kita tahu kebebasan berkumpul untuk kelompok lain justru dijamin. Belum lagi, mereka dituduhkan dengan pasal makar hanya karena mengutarakan pendapat dengan damai. Ini jelas bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” tuturnya.

MRP merupakan perwakilan dari masyarakat Papua dan mempunyai hak untuk meminta dan mengutarakan pandangan masyarakat Papua terhadap implementasi Otonomi Khusus (Otsus).

Seharusnya, kata Usman, pemerintah dan aparat penegak hukum menjamin dan melindungi hak tersebut, bukan melakukan tindakan represif yang semakin menggerus kebebasan berekspresi.

“Penangkapan terhadap mereka di Papua yang menggunakan haknya untuk berekspresi dan berkumpul, seperti kawan-kawan MPR ini akan sulit untuk dihentikan selama pasal makar di KUHP masih diterapkan di luar ketentuan yang diizinkan dalam hukum hak asasi manusia internasional,” ujarnya.

Terpisah, Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, menyoroti tindakan Kapolres Merauke yang tentunya diketahui Kapolda Papua merupakan sebuah sikap arogansi kekuasaan dan memalukan sesama institusi negara antara Polri dan MRP.

Sebab menurutnya, Polri didirikan atas dasar Undang-Undang 2 nomor tahun 2002 tentang Polri, sedangkan MRP merupakan institusi resmi negara yang didirikan berdasarkan amanat Pasal 19-25 dari Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Ini merupakan tindakan menghalang-halangi MRP menjalankan tugas dan wewenang sesuai amanat Undang-Undang Otsus Papua,” ujarnya.

Jika Polres Merauke bertolak dari isi maklumat Kapolda Papua untuk melakukan tindakan penangkapan, Yan menyatakan, “Itu sangat disayangkan dan memalukan institusi resmi MRP sendiri.”

Sejumlah barang milik tim MRP yang ditahan di ruang kerja Ipda Jimson Sitanggang (NRP 71070396), Kaur Binops Reskrim Polres Merauke, antara lain:

  1. Uang Rp550 juta (uang penunjang kegiatan RDP MRP Rp332.000.000 di plastik dan Rp218.000.000 di dalam 109 amplop. Semua uang diletakan di dalam koper warna hitam abu-abu.
  2. Uang SPPD Wensislaus Fatubun Rp14.000.000.
  3. Laptop MacBook pro warna Silverstone milik Wensislaus Fatubun.
  4. Passport milik Wensislaus Fatubun.
  5. Tas kulit untuk laptop yang berisi hearphone, jam tangan, sejumlah nota transaksi, alat perekam, mic, dan beberapa barang lain yang ada di dalam tas.
  6. ID milik Wensislaus Fatubun.
  7. Dompet kulit warna hitam 1 buah.
  8. Dompet kulit buaya 1 buah.
  9. Uang SPPD Rp135.282.000 dan penunjang kegiatan milik anggota MRP, Amatus Ndatipits.
  10. Sejumlah uang SPPD milik anggota MRP, Felisitas Kabagaimu.
  11. Sejumlah baju berkerak untuk acara RDP
  12. Spanduk kegiatan dua buah
  13. Buku pedoman RDP MRP

 2 total views,  2 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan