19 Tahun Otsus : Sebuah Kebijakan Negara Lahir Dari Situasi Politik

Ditulis Oleh : Yan Christian Warinussy , SH ( Pengacara Senir Tanah Papua )

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua hari ini Sabtu, 21 November 2020 genap berusia 19 tahun. Undang Undang Otsus Papua adalah sebuah kebijakan negara yang lahir dari situasi politik yang sangat dinamis di Tanah Papua antara tahun 1998 hingga 2000. Negara mengakui di dalam undang undang ini bahwa Orang Asli Papua (OAP) adalah salah satu komunitas pemilik negeri Papua ini. Itu sebagai diakui dalam amanat bagian konsideran menimbang huruf b dan e.

Serta juga dalam amanat pasal1 huruf t UU Otsus Papua tersebut.  Negara juga mengakui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pemerintahan di Tanah Papua (Provinsi Papua) selama ini. Utamanya sebelum berlakunya kebijakan Otsus, belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhada Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, khususnya masyarakat Papua.

Hal tersebut bisa dibaca dan disimak di dalam amanat konsideran menimbang huruf f, UU RI No.21 Tahun 2001 tersebut. Menurut pemahaman hukum saya bahwa inilah  latar belakang soal yang mendorong diaturnya langkah-langkah penyelesaian melalui hadirnya sistem 2 (dua) kamar di parlemen lokal Papua bernama Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Papua Barat (DPRP dan DPRPB).

Dimana ada proses demokrasi melalu pemilihan umum (pemilu), guna menghadirkan calon-calon anggota DPRP/DPRPB. Tapi juga hadirnya anggota DPRP/DPRPB melalui mekanisme pengangkatan sebagai diatur dalam pasal 6 ayat (2) UU Otsus Papua.

Kemudian juga di dalam UU Otsus Papua secara jelas nama Papua yang dahulunya identik dengan istilah yang memiliki konotasi separatisme, kini sah menjadi sebutan yang diterima oleh negara bagi rakyat pemilik negeri dan negeri Cenderawasih ini hingga ke manca negara. Itulah sebabnya saya memandang bahwa seharusnya dalam prakteknya setiap kebijakan negara dari pusat hingga ke daerah di Tanah Papua harus memberi penghormatan dan perlindungan terhadap Orang Asli Papua (OAP) serta Tanah air dan sumber daya alamnya dalam arti luas.

Sehingga di dalam amanat pasal 1 huruf g jelas diakui hadirnya Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural (keterwakilan budaya) OAP dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Sehingga MRP menjadi satu instrumen penting dalam mengkawal agar segenap kebijakan negara yang hendak disusun dan diimplementasikan di Tanah Papua sebanyak mungkin memberi perlindungan dan penghormatan terhadap identitas OAP dan Hak-hak dasarnya serta kepentingan hukum mereka OAP itu sendiri. Ini bisa terlihat dalam amanat pasal 19 hingga pasal 25 UU Otsus Papua. Undang Undang Otsus Papua juga menjadi sebuah sarana hukum dan politik yang mencerminkan adanya pengakuan negara atas kepemilikan sejarah tersendiri.

Butir e konsideran menimbang UU Otsus Papua mengatur hal tersebut. Sehingga menjadi dasar yang kokoh dalam kerangka filosofis yang pada atas operasional implementasinya diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 UU Otsus Papua untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai media bagi upaya penyelesaian akar masalah tersebut secara politik dan hukum. Upaya perlindungan jati diri OAP dan Hak-hak dasarnya dalam konteks politik hukum tersirat dalam amanat pasal 32 yang memberi ruang bagi lahirnya Komisi Hukum Ad Hoc yang sungguh urgen dan mendesak.

Berkenaan dengan peringatan 19 Tahun lahirnya UU Otsus Papua,  menurut pandangan saya penting untuk mendorong dilaksanakannya langkah perubahan atas isi UU Otsus Papua oleh rakyat Papua melalui MRP/MRPB dan DPR/DPRPB. Itu bukan sesuatu yang tabu, menakutkan atau berbau separatis dengan alasan apapun. Seyogyanya negara yang di dalamnya bukan saja pemerintah dan aparat keamanan memahami dan memberi ruang dan akses  bagi rakyat Papua sebagai bagian dari negara untuk menentukan pandangan politik dan eksistensi politiknya melalui wadah representasi kultural semacam MRP, dan atau MRPB tanpa tendensi politik apapun karena kelahiran UU Otsus Papua 19 tahun lalu telah menjadi “cantolan” dan atau “perekat” integrasi yang tak bisa diragukan,  ditakuti, bahkan dimusuhi bahkan dibungkam sebagai tersirat di dalam amanat pasal 23 ayat (1) huruf a dan pasal 46 dari UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.  Yang sudah diberlakukan di Provinsi Papua Barat dengan UU RI No.35 Tahun 2008. (SM01)

 2 total views,  2 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan