Gugatan Wanprestasi, PT.Medco Papua Hijau Selaras Harus Bayar 3,2 M

Manokwari,Suaramambruk.com— Sidang Gugatan cidera janji (wanprestasi) antara  PT.Visiatama Bangun Megah (VBM) Terhdapat PT.Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) Majelis hakim memutuskan bahwa telah terjadi cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh PT.MPHS terhadap PT.VBM. Hal mana didasarkan atas adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) I tanggal 25 November 2011, SPK II tanggal 05 Maret 2012 dan III tanggal 03 September 2014. Dimana dari total kerugian PT.VBM yang diwakili Ny.Hj.Ida Centya Adam melalui kuasanya Advokat Senior Yan Christian Warinussy adalah sejumlah Rp.15 Milyar lebih.

“Setelah bersidang sejak 29/1/2020 lalu,  Hj.Ida Centya Adam, Direktur Utama PT.Visiatama Bangun Megah (VBM) memenangkan perkara atas gugatan perlawan dari PT.Medco Papua Hijau Selaras (MPHS), dari putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manokwari yang diketuai Saptono, SH siang ini”, Kata Warinussy Kamis (5/11/2020).

(Pengacara ,Yan Christian Warinussy dan  Hj.Ida Centya Adam, Direktur Utama PT.Visiatama Bangun Megah (VBM) Di Pengadilan Negeri Manokwari ) Foto : Suaramambruk.com

Kemudian di dalam persidangan perkara nomor : 38/Pdt.G.Plw/2020/PN.Mnk tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa Pelawan yaitu PT.MPHS dapat membuktikan bahwa pihaknya sudah membayar dengan total Rp.11 Miliar rupiah lebih. Sehingga PT.MPHS dihukum untuk menyelesaikan pembayaran sisa hutangnya kepada Ny.Ida Centya Adam sejumlah Rp.3,2 Miliar rupiah lebih. “ Jadi dengan bunga sejumlah 6 persen terhitung sejak saat gugatan Ibu Ida didaftarkan di PN.Manokwari. PT.MPHS yang diwakili kuasanya Andri N.Nasution juga dihukum membayar biaya perkara yang ditaksir berjumlah Rp.1,4 juta rupiah”. Kata Warinussy

Persidangan yang dipimpin hakim ketua Saptono, SH, MH. Dibantu hakim anggota Behind Jefri Tulak, SH, MH dan Faisal Munawir Kossah, SH. Serta Panitera Pengganti Tigor Nainggolan tersebut ditutup dengan ketukan palu 3 (tiga) kali. Atas putusan tersebut, kedua belah pihak (pelawan dan terlawan) memiliki waktu 14 hari atau 2 (dua) Minggu untuk menyatakan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura. (SM02)

 109 total views,  10 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan