GTRA Akan Mempercepat Pemetahaan Tanah Di Papua I- Papua

Jakarta, Suaramambruk.com— Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk mempercepat Reforma Agraria. GTRA sebuah forum kerja bersama, yang beranggotakan pimpinan daerah, dinas terkait serta kantor pertanahan. Tugas GTRA memfokuskan terhadap tema-tema tertentu (tematik).

Misalnya pembangunan potensi ekonomi di Pulau Jawa Bagian Selatan serta kegiatan, percepatan penyelesaian penyertifikatan tanah-tanah transmigrasi serta konteks Reforma Agraria bagi masyarakat adat di Provinsi Papua.”Melalui GTRA ini, kita cari solusi kreatif terhadap hal-hal tersebut. Selain itu, kita sudah keliling ke daerah-daerah terkait pelaksanaan Reforma Agraria,” kata Wakil Menteri ATR Surya Tjandra dikutip dari laman resmi ATR, Selasa, 3 November 2020.

Surya mengungkapkan dalam setahun ke depan, GTRA dapat merencanakan program kerja. Ia berharap perencanaan kegiatan GTRA sudah selesai dan apabila tahap perencanaan selesai, bisa membuat prototipe dan model-model eksekusi program yang telah direncanakan. “Harapannya pada 2024 sudah selesai sehingga bisa dilaksanakan oleh pemimpin selanjutnya,” jelasnya.

Sebelumnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya menggenjot pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua. Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra mengatakan, Inpres tersebut merupakan sebuah komitmen serius dalam melaksanaan kordinasi pembangunan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria ( GTRA) di wilayah Papua. “Kami datang sesuai dengan Inpres 9/2020.

Intinya, memerintahkan supaya seluruh elemen Pemerintah Pusat mendukung pembangunan Papua seoptimal mungkin sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat,” ucap Surya seperti dikutip Kompas.com dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (23/10/2020).

Kementerian ATR/BPN bertugas melakukan konsolidasi tanah dan penataan ruang di wilayah tersebut. Surya mengungkapan, dengan melakukan tugas tersebut, Kementerian ATR/BPN dapat membereskan perkampungan kumuh supaya rapi. Selama ini, Pemda sering mengalami kendala dalam membangun Provinsi Papua yakni, permasalahan tanah adat.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Doren Wakerkwa mengatakan, kehadiran Pemerintah di  Provinsi Papua diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tanah. “Papua adalah milik bangsa Indonesia tetapi dalam menyelesaikan suatu pembangunan memang harus kita koordinasikan, konsolidasikan, juga sinkronisasikan dengan masyarakat adat sehingga masalah ini bisa kita selesaikan pelan tapi pasti,” kata Doren. Sehingga, kata Doren, pembangunan yang dilakukan Pemerintah di atas tanah rakyat bisa berjalan maksimal dan permasalahan yang kerap terjadi bisa terselesaikan dengan baik. (SM01)

 6 total views,  6 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan