Tolak Otsus Mengema , Presiden Keluarkan Inpres Untuk Papua Dan Papua Barat ?

Jakarta,Suaramambruk.com – Otonomi Khusus ( Otsus) dipapua akan berakhir pada tahun 2021 , sejumlah organisasi kemasyarakatan sperti dewan adat , tokoh agama , tokoh pemuda , tokoh perempuan sejumlah mahasiswa rame –  rame menolak perpanjangan otsus Jilid II . Sperti yang kita ketahui , baru – baru ini Pemerintah Propinsi Papu aBarat yang paling cepat membawah draf rancang otsus jilid II meski sejumlah masyarakat Dipapua Barat yang paling aktif menolak otsus di dapat dilihat dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Majelis Rakyat Papua ( MRP) .

Dipapua sendiri Gubernur Papua Lukas Enembe , telah menerima draf rancangan otsus jilid dua dari universitas cendrawasih ( Uncen ) Kemudian draf itu dikaji oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRPO) DAN Majelis rakyat Papua (MRP) untuk nanti diteruskan ke Kementerian dalam negeri ( Mendagri) , tapi sejumlah orang dipapua rame – rame turun jalan menolak .

 

( Demo tolak Perpanjang otsus jilid II ) Foto: Jubi.com

Ditengah situasi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 pada 29 September 2020. Dalam Keppres tersebut, dibentuk Tim Koordinasi Terpadu Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin ditunjuk sebagai ketua dewan pengarah pada tim tersebut. Tim mempunyai tugas melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.

Dikutip dari salinanan Keppres, Kamis (8/10/2020), Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat terdiri atas dewan pengarah dan tim pelaksana. Dalam susunan dewan pengarah, Ma’ruf Amin dibantu tujuh anggota yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Marves, Menkeu, Mendagri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Sedangkan ketua harian merangkap anggota diisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dewan pengarah memiliki fungsi memberikan arahan dalam rangka penetapan rencana aksi, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian kebijakan, pemberian pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis, pemberian arahan pelaksanaan tugas tim pelaksana, dan penyampaian pelaporan pelaksanaan.

Sementara itu, tim pelaksana tugas menyelenggarakan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.

Tim pelaksana terdiri atas ketua diisi pejabat pimpinan tinggi madya Bappenas. Ketua dibantu sembilan anggota yang terdiri atas tujuh pejabat pimpinan tinggi madya dari Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Marves, Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri dan KSP. Sedangkan dua anggota lainnya berasal dari Gubernur Papua dan Papua Barat.

(Wakil Presiden Ma’ruf Amin ditunjuk sebagai ketua dewan pengarah pada tim )

Foto : Republika.com

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, tim Pelaksana didukung kelompok kerja. Tim pelaksana juga didukung sekretariat yang bersifat ex officio. Tim pelaksana dapat melibatkan tenaga ahli dan para pakar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tak hanya Keppres, Jokowi juga menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang diteken pada 29 September 2020 untuk mendetailkan tugas tim pelaksana dan dewan pengarah Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Perintah ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Memerintahkan (seluruh kementerian dan lembaga) mengambil langkah-langkah dalam melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan dan di Provinsi Papua dan Papua Barat,” isi Inpres dikutip Suaramambruk.com, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.

Jokowi menginstruksikan pendekatan tata kelola pemerintahan didukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PSBE) dan kebijakan berbasis data dan informasi. Pendekatan pembangunan papua harus berdasarkan perspektif sosial, budaya, wilayah adat, dan zona ekologis.

“Ini penting dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan fokus pada orang asli Papua (OAP)” bunyi Inpres tersebut.

Jokowi juga memerintahkan percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis kecamatan dan kampung di wilayah terpencil, tertinggal, pedalaman, pulau-pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.

Pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintah daerah juga harus dikedepankan. Kemudian, perlu pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintah daerah dan pelibatan peran serta masyarakat.

“Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik harus diutamakan,” bunyi Inpres tersebut.

Inpres menyebut pembiayaan dibebankan APBN dan APBD beserta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan. Aturan diteken Jokowi pada 29 September 2020 dan berlaku sejak tanggal diundangkan. (SM01)

 13 total views,  13 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan