Dr. Peyon: Otsus Gagal, Waktunya Rakyat Papua Tentukan

Jayapura,Suaramambrukdotcom –Akademisi Papua, Dr. Ibrahim Peyon dalam satu pernyataan, Jumat (21/08/2020) menegaskan, penentuan status Otsus Papua hanya dapat dilakukan oleh rakyat Papua [Orang asli Papua], bukan orang luar, pejabat birokrasi atau para elit Jakarta. “Otonomi Khusus (Otsus) gagal, atau tidak, akan dilanjutkan atau pilih Referendum untuk kemerdekaan,”Ibrahim

Hanya dapat ditentukan oleh seluruh Orang asli Papua. Bukan ditentukan oleh pemerintah, bukan Akademisi, bukan anggota Dewan, bukan elit-elit Papua di Jakarta, bukan staf ahli Presiden, atau staf ahli Bapenas, bukan mantan pejabat politik dan birokrasi.” tulisanya, (21/08)

Yang berhak untuk menentukan adalah mereka yang nota bane-nya adalah pemilik akhli waris negeri Papua. “Bukan juga oleh orang Migran asal Maluku sampai Aceh, atau ukan keturunan Cina, keturunan Arab, dll. Tetapi, sikap itu ditentutan oleh semua Orang asli Papua (OAP) yang mempunyai hak atas warisan tanah leluhur mereka dan negeri ini.”

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana memperpanjangnya untuk 20 tahun ke depan. Otsus, katanya ketika berkunjung ke Timika, Papua, Kamis (23/7/2020) pekan lalu, “sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Papua.” Sehari sebelumnya ia meminta Komisi II DPR RI mengutamakan pembahasan RUU Otsus. “Urgent, perlu diselesaikan tahun ini,” katanya.

Otsus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Peraturan ini disahkan di Jakarta pada 21 November 2001 oleh Presiden ke-4 RI Megawati Soekarnoputri. Otsus memberikan kewenangan lebih bagi Papua dibanding daerah lain yang diperoleh dari otonomi daerah biasa. Pusat Data dan Analisa Tempo pada 2019 lalu menulis Otsus adalah “jalan tengah bagi kelompok pro kemerdekaan Papua dan pemerintah pusat.”

Ketika itu aspirasi untuk merdeka memang sedang tinggi-tingginya di tanah Papua. Keputusan Kongres Rakyat Papua (KRP) II yang diadakan Presidium Dewan Papua (PDP) di Gedung Olahraga Cenderawasih APO, Kota Jayapura, 29 Mei sampai 4 Juni 2000, bulat menyebut rakyat Papua ingin lepas dari Indonesia. Namun meski ditentang, termasuk oleh individu seperti Theys Hiyo Eluay, yang kelak dibunuh Kopassus, Otsus akhirnya berlaku.

Majelis Rakyat Papua (MRP), representasi kultural di Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, menyebut melanjutkan Otsus atau tidak perlu ada dasarnya. Itu bisa dilihat dari empat aspek: kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur. Evaluasi terhadap empat aspek itu semestinya melibatkan para ahli dan yang paling utama harus mengikutsertakan orang asli Papua. “Evaluasi Otsus dikembalikan ke rakyat, rakyat yang menilai,” kata Ketua MRP Timotius Murib ketika dihubungi reporter , Minggu (26/7/2020). (SM01)

 3 total views,  3 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan