Wamen PUPR : Akibat Regulasi Pengusaha Papua , Sulit Ambil Proyek

Manokwari ,Suaramambrukdot –Dalam bincang – bincang webwinar dengan topik bagaimana cara otsus melindungi hak orang asli papua ?  yang dilkasanakan kamundan fm manokwari .Wakil Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mengatakan  Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  telah mengukucurkan dana untuk pembangunan infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat , sebesar 10 Triliun . dengan Alokasi  6 ,5 Triliun untuk papua dan 3,5  Triliun Untuk Papua Barat .” dana infraskturtut untuk Papua dan Papua Barat , Tahun 2020 sebesar 10 T . dengan Alokasi  6 ,5 T  untuk papua dan 3,5  T Untuk Papua Barat’, Kata Wetipo

Ia mengakui dana itu dimanfaatkan oleh pengusahan non papua karna regulasi yang membatasi orang papua .“ Pertanyaanya , sampai dengan hari ini dana sebanyak itu ada Di PUPR maafnya tidak dirasakan oleh orang papua tapi orang dari luar papua yang memanfaat ini karna regulasi yang membatasi”, Kata Politis PDIP

Oleh karena itu Mantan Bupati Jayawijaya itu mengatakan harus semua pihak terkait harus duduk bersama ,untuk membahas masalah ini .agar pengusaha papua bisa merasakan manfaat kebijakan ini bukan karna uang tapi juga regulasi , agar ekonomi orang papua bisa bekembang dan kesejahtera itu berdampak .

Alokasi Dana PUPR Dipapua

Sementara itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap meningkatkan ketersediaan infrastruktur di Papua. Dalam daftar Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016, pemerintah menargetkan pembangunan jalan trans Papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas, serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura.

“Pembangunan di Pulau Papua tidak hanya untuk membuka keterisoliran, namun harus bisa menurunkan tingkat kemahalan di sana,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan pers Biro Komunikasi Publik PUPR, Selasa, 14 Februari 2017.

(Foto udara jalur transpapua diruas jalan wamena habema)

Menurut dia, pemerintah mempunyai komitmen kuat dalam pemerataaan pembangunan demi mengurangi ketimpangan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. Adapun dimensi pemerataan dan kewilayahan diatur dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dari 35 wilayah pembangunan strategis (WPS) yang disorot PUPR, terdapat empat WPS di Papua dan Papua Barat, yakni WPS 31 Sorong-Manokwari, WPS 32 Manokwari-Bintuni, WPS 33 Nabire-Enarotali-Wamena, dan WPS 34 Jayapura-Merauke.

“Membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah,” kata Basuki.

Alokasi anggaran untuk Pulau Papua menurut dia tak sedikit. Pada 2015, alokasi untuk Papua sebesar Rp 5,66 triliun, yang terdiri dari alokasi untuk sumber daya air sebesar Rp 576 miliar, jalan dan jembatan sebesar Rp Rp 4,26 triliun, permukiman sebesar Rp 281 miliar, dan perumahan Rp 415 miliar.

(Puluhan mama papua , perwakilan tokoh adat dan pengusahan papua melakukan aski demo di kantor Kementerian PUPR, balai besar jalan dan jembatan Nasional Wilayah XVII , Manokwari Papua Barat ) : Foto Wartaplus.com

Namun dari catatan investigasi Redaksi suaramambruk.com dari situs LPSE hampir semua proyek yang bersarang di Kementerian PUPR dari 2017 -2020 mayoritas dikerjakan perusahan Non Papua yang kemudian di sub –kontrakan ke pengusaha Asli Papua , dan itu pun tidak semua . ini bisa dibuktikan dengan hampir orang asli papua tiap tahun berdemo meminta jatah proyek di Propinsi dan Kabupaten , Kota Dipapua . (SM01)

 125 total views,  14 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan