Tito Otsus Tetap Lanjut ,Meski Penolakan Terus Mengalir

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian Berada Dikantor Kepresidenan . Tahun 2019 . saat rapat Pembahan evaluasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat Yang Akan Berakhir 2021 ( Dok.foto: Merdeka.com)

Suaramambrukdotcom— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan melanjutkan otonomi khusus (Otsus) bagi Papua dan Papua Barat. Pelaksanaan otsus di provinsi paling timur itu akan habis pada 2021 mendatang.

“Salah satu aspirasi adalah melanjutkan otsus untuk 20 tahun yang sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Papua,” kata Tito saat berkunjung ke Timika, Papua, dalam keterangan resmi, Kamis (23/7).

Tito menyatakan status otonomi khusus masih sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Ia mengklaim pemerintah menaruh perhatian kepada kemajuan pembangunan di Bumi Cendrawasih.

Mantan Kapolri itu menyebut semua kementerian dan lembaga di tingkat pusat telah menyiapkan skema khusus untuk memajukan dan mempercepat pembangunan Papua.

“Di bidang pendidikan, kesehatan yang wajib-wajib hukumnya, kemudian infrastruktur termasuk jalan trans Papua. Kemudian pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Aksi Penolakan Otsus menggelar aksi menolak penerapan otsus di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (14/7). Mereka menilai kebijakan itu bukan kebutuhan warga Bumi Cendrawasih.

Pelaksanaan otsus berjalan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). UU itu kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 yang sekaligus menjadi payung hukum bagi otsus itu wilayah Papua Barat.

Dalam UU tersebut, otsus untuk Papua dan Papua Barat berlaku sampai 2021.

Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk mengevaluasi lagi efektivitas penyaluran dana otsus untuk Papua dan Papua Barat. Pasalnya, dana yang selama ini digelontorkan pemerintah ke dua daerah tersebut cukup besar.

Jumlah dana otsus yang digelontorkan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat mencapai Rp94,24 triliun sejak 2002 sampai 2020. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Penolakan Otsus Jilid – 2

Sebelumnya Sejumlah Penolakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus mengalir dari seluruh masyarakat di tanah Papua, mulai dari Gubernur Papua, Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, ULMWP, FRI-WP, WPCC, Solidaritas Perempuan Papua, Pemuda dan Mahasiswa serta Komite Aksi Penolakan Otsus di Jakarta.

Pastor Alberto John Bunay, Pr, Penanggungjawab 57 Pastor Pribumi Papua se-Regio Papua dari lima Keuskupan di Tanah Papua membeberkan sejumlah penolakan terhadap Otsus dalam jumpa pers di Abepura, Papua pada 21 Juli 2020.

Sejumlah bentuk dan respon rakyat Papua yang dicatat 57 Pastor Pribumi Papua tersebut antara lain:

1.Penolakan Otsus datang dari Gubernur Papua.

Lukas Enembe, mengecam akan mengembalikan dana Otonomi Khusus ke Pemerintah pusat, karena pihaknya selalu dicurigai dan merasa diintimidasi.

“Dana Otsus itu kecil, lebih baik kita kembalikan saja. Dana Otsus itu tak mampu membiayai pembangunan di Papua. Bayangkan saja Rp 100 miliar hanya mampu untuk membiayai Pembangunan dua jembatan di wilayah pegunungan tengah Papua,” kata Lukas Enembe di halaman kantor Gubernur Papua pada 19 Agustus 2019 lalu.

Menurut Enembe mengungkapka, dalam kepemimpinannya, 80 % dana Otsus dikelola Kabupaten dan 20 % dikelola provinsi. Dengan harapan kehidupan warga Papua jadi berubah, ternyata tidak. Bahkan, sejumlah isu sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan pejabat di Papua.

 2.Majelis Rakyat Papua

Penolakan Otsus Jilid II datang juga dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan  MRP Papua Barat dimana hasil pleno MRP Papua dan Papua Barat, memutuskan, pertama Keputusan tentang Pemenuhan hak konstitusional Orang Asli Papua dalam rekrutmen politik terkait pencalonan Bupati dan wakil Bupati di Papua dan Papua Barat. Kedua, Perlindungan Hukum dan HAM kepada Orang Asli Papua.

Ketiga, Perlindungan HAM kepada seluruh Mahasiswa atau Pelajar Papua dan Papua Barat yang sedang melaksanakan study di seluruh wilayah NKRI. Keempat, Penarikan Rencana UU Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua.

MRP Papua dan Papua Barat juga telah menghasilkan satu rekomendasi, yakni meminta kepada pemerintah RI untuk segera berdialog dengan ULMWP demi Penyelesaian Masalah HAM secara Damai dan Bermartabat yang dimediasi oleh pihak ketiga.

3. Direktur Eksekutif ULMWP

Penolakan Otsus datang juga dari ULMWP. Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk mengatakan ULMWP terus berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan mewujudkan hak penentuan nasib sendiri sesuai dengan visi dan misi dengan menggalang dukungan rakyat West Papua dan Negara-negara serumpun Melanesia.

“Belajar dari pengalaman masyarakat Papua sekarang mengambil sikap tegas stop tipu kami dengan gula-gula Otsus dari negara kolonial Indonesia mereka yang telah membohongi Masyarakat Papua,” katanya.

4.16 Organisasi Gerakan di Papua

Penolakan Otsus Jilid II datang juga Dari 16 Organisasi. Menyikapi Pembahasan kelanjutan Otsus Jilid II, sebanyak 16 Organisasi menyatakan sikap penolakan Otsus dan meluncurkan petisi rakyat Papua untuk digalang di seluruh wilayah Papua.

“Mereka meminta semua pihak yang membahas Otsus agar mengembalikan kepada Rakyat Papua untuk memutuskannya.” Telekonferensi yang difasilitasi oleh Media Jubi melalui wartawan Senior Papua, Viktor Mambor, (suarapapua.com, 5 Juli 2020, 1.24 Waktu Papua).

5.Front Rakyat Indonesia untuk West Papua

Baca Juga:  Jualan Kangkung, Jagung dan Pinang, Mama ini Berhasil Sekolahkan Anak-anaknya

Selanjutnya, Penolakan Otsus Jilid II datang dari Fron Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) melalui Juru bicaranya, Paulus Surya Anta Ginting dalam Launching Petisi Raykat Papua Tolak Otsus.

“Salah satu sikap FRI WP menyeruhkan kepada orang amber atau non Papua yang ada di Papua agar bersatu dengan Gerakan Rakyat di Papua untuk menolak Otsus diperpanjang dan berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokrastis bagi Rakyat Papua.”

6.Dewan Gereja Papua

Penolakan Terhadap Otsus Jilid II datang juga dari Dewan Gereja Papua (WPCC), karena dirancang secara sepihak.

Dalam Press Release, pada tanggal 5 Juli 2020, para Pimpinan Gereja yang bergabung dalam Dewan Gereja Papua mengeluarkan Refleksi Tahunan berjudul; ”Tuhan Otsus dan Pembangunan Indonesia di Papua sudah Mati.”

Mereka melihat janji-janji dari Pemerintah Indonesia terhadap Umat Tuhan di Tanah Papua untuk mensejahterakan Masyarakat Papua, nyatanya berubah menjadi Tragedi Kemanusiaan dan Malapetaka, Penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah berkepanjangan dan tulang belulang yang berserakkan yang dialami Rakyat Papua di Tanah mereka sendiri. Kami meminta keadilan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua.

7.Solidaritas Perempuan Papua

Penolakan Terhadap Otsus Jilid II datang juga dari Solidaritas Perempuan Papua. Wakil ketua Solidaritas Perempuan Papua, Naci Jacgueline Hamadi menyatakan, para perempuan Papua tidak pernah tahu soal dana Otonomi Khusus yang digelontorkan ke daerahnya.

“Hal itu karena penggunaan dana Otsus selama 21 tahun sangat jarang melibatkan Perempuan, sehingga Otsus Papua dikembalikan ke Jakarta dan Pemerintah pusat gelontorkan dana sama Propinsi lain di Indonesia,” kata Hamadi, (Kamis 9/7/2020. Jubi).

8.Komite Aksi ULMWP

Selanjutnya, Penolakan Otsus Jilid II datang dari Juru Bicara Komite Aksi ULMWP, Ice Murib mengatakan, Perempuan Papua menolak Otsus, karena hampir sebagian besar Papua sudah menyatakan bahwa Otsus Gagal dan tidak membawa keuntungan.

“Rakyat Papua telah bersepakat menolak Pemberlakuan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Jilid II dan meminta Pemerintah segera menggelar Referendum bagi West Papua itu solusinya.” (Jubi, Kamis 9/7/2020. Jubi).

9.Pemuda dan Mahasiswa Yahukimo

Penolakan Otsus Jilid II juga datang dari Pemuda Dan Mahasiswa Kabupaten Yahukimo isi seruannya mereka tolak Otsus dan minta Referendum.

”Kami Pemuda dan mahasiswa kabupaten Yahukimo dengan tegas menolak Perpanjangan Otsus. Solusi Referendum di West Papua”, (Info Sosmed, 7 Juli pukul 14.09).

10.Komite Aksi Penolakan Otsus di Jakarta

Penolakan Otsus II juga datang dari Komite Aksi Penolakan Ostus di Jakarta di depan Kementerian dalam Negeri Indonesia.

“Isi seruannya tolak Otsus Jilid 2. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi Demokratis,” demikian bunyi tulisan yang tertera pada spanduk besar tersebut, Selasa, 14 Juli 2020, (Sind 8 News Com. Oleh Komaruddin Bagja Arjawinangun).

Kesimpulannya, bagi Orang Asli Papua Otsus adalah masakan dari 20 tahun yang lalu dan itu telah basi bagi Rakyat Papua. Jadi jika masih dilanjutkan dan diberi makan ke rakyat, maka itu adalah racun. (SM01)

 6 total views,  6 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan