Ketua MRPB Tolak , Gubernur Tidak Intervensi Proses DPRD Otsus

Suaramambrukdotcom–Ketua MRPB, Maxsi Ahoren tidak menandatangani berita acara penyerahan hasil seleksi anggota DPR Papua Barat Jalur Pengangkatan dari Panitia Seleksi (Pensel) kepada Gubernur Papua Barat. Hal ini di karenakan ketiadaan perwakilan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) di antara 11 nama calon anggota DPR Papua Barat Jalur Pengangkatan hasil seleksi Pansel.

“Manokwari Selatan kalau tidak memiliki calon boleh. Ini kan soal rangking. Kan Pegaf punya rangking satu sudah ada, harusnya Manokwari Selatan punya rangking satu siapa. Di situ kan ada nomor urut 4 kenapa dia tidak dipasang di situ. Ini yang masalah,” katanya.

Ahoren mempertanyakan dasar yang digunakan Pansel, sehingga tidak ada perwakilan dari Mansel.Dasar apa, sehingga Pegaf dapat dua sedangkan Mansel tidak dapat. Dong harus jelaskan ini dalam aturan apa yang menyampaikan seperti itu, sehingga Manokwari Selatan tidak dapat.

Ahoren menambahkan bahwa jika berbicara nomor urut, maka nomor urut di setiap kabupaten bukan nomor urut berdasarkan wilayah. Dalam hasil seleksi, calon dari Kabupaten Manokwari menempati rangking empat, sehingga menjadi calon pengganti antarwaktu dari wilayah pengangkatan Manokwari Raya. Pihaknya, lanjut Ahoren, akan menyurati gubernur untuk mempetimbangkannya. Dia juga mempersilakan calon yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.“Kenapa dia tidak dimasukkan, kenapa masukkan semua dari Pegaf,” sebutnya mantan politisi golkar

Tanggapan Pengacara Gubernur

Pengacara Gubernur Papua Barat, Yan Christian Warinussy, SH  mengatakan bahwa Gubernur Papua Barat sama sekali tidak melakukan intervensi atas proses seleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) jalur pengangkatan yang sudah diajukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) belum lama ini. Sehingga adapun jika terdapat rencana adanya gugatan dari sejumlah pihak secara hukum, maka itu adalah hak mereka. Hal ini disebabkan karena Gubernur Papua Barat sangat menghormati asas persamaan di muka hukum (equality before the law). “Perlu diingat bahwa proses seleksi keanggotaan DPR PB jalur pengangkatan ini adalah kewenangan penuh pansel”.  Kata Warinussy

Yan sapaan akrabnya melanjutkan hasil yang telah diterima berupa 11 nama calon terpilih bersama calon daftar tunggu akan diajukan oleh Gubernur Papua Barat kepada Menteri Dalam Negeri RI untuk disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Mendagri. Sehingga jika ada gugatan yang hendak dilakukan maka sesuai hukum acara peradilan tata usaha negara (TUN) maka yang dapat digugat adalah Mendagri. Gubenur Papua Barat akan terlibat sebagai tergugat intervensi. Sedangkan jika hendak mempersoalkan aturan pelaksanaan seleksi keanggotaan DPR PB jalur pengangkatan seperti peraturan daerah khusus (perdasus), maka   langkah hukumnya tentu tidak diarahkan kepada Gubernur atau Pemerintah Provinsi Papua Barat, melainkan dengan melakukan uji materil (judicial revieuw) ke Mahkamah Agung RI. “Karena perdasus adalah produk hukum daerah yang kedudukannya setingkat di bawah undang-undang yang hanya bisa diuji materilkan ke Mahkamah Konstitusional (MK)”. Kata Warinussy

Sementara itu, Ketua Pansel Anggota DPR Papua Barat Jalur Pengangkatan, Franky Umpain, mengatakan, dalam melakukan seleksi rujukan Pansel adalah Perdasus Nomor 4 Tahun 2019. Dalam Perdasus sudah jelas bahwa seleksi berdasarkan perangkingan dan sesuai daerah pengangkatan (Dapeng).“Misalnya Dapeng Manokwari Raya akumulasi dari calon-calon di Manokwari Raya itu nilai tertinggi siapa. Nilai tertinggi kedua siapa. Jadi itu hasil itu saja yang kami sampaikan,” tegasnya.

Menurutnya, jika calon ditetapkan berdasarkan kabupaten/kota, maka tidak cukup. Sebab, kuotanya terbatas, hanya 11 kursi untuk anggota DPR Papua Barat Jalur Pengangkatan.“Kursi ini terbatas dan di dalam Perdasus tidak menyampaikan per kabupaten/kota tapi per daerah pengangkatan,” tandasnya. (SM3)

 16 total views,  16 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan