Menko PMK: Ada Kabupaten di Papua Barat yang Belum Tersentuh Bansos

Suaramambrukdotcom – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan masih ada beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat yang belum mendapatkan bantuan sosial.

Kendala transportasi menjadi penyebab belum rampungnya penyaluran bansos di Papua Barat. Muhadjir meminta penyaluran kepada wilayah ini dipercepat.

Hal tersebut diungkapkan Muhadjir saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat melalui video konferensi di Hotel Aston Niu, Manokwari, Selasa (7/7/2020).

“Ada beberapa kabupaten di Papua Barat yang belum terjangkau bansos karena kesulitan transportasi. Ada juga data yang belum dikirim ke Kemensos. Saya minta ini agar segera dipercepat,” ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (7/7/2020).

Menurut progres salur Program Bansos regular per 5 Juli 2020 khususnya Program Sembako untuk alokasi Juni di Provinsi Papua Barat baru mencapai 50,7 persen dan 42,5 persen untuk Provinsi Papua.

Sementara bansos nonreguler, Bantuan Sosial Tunai (BST) per-5 Juli 2020, tahap 1 di Provinsi Papua Barat mencapai 57,8 persen, tahap 2 (57,8 persen), dan tahap 3 (23,1 persen). Sedangkan di Provinsi Papua untuk tahap 1 baru mencapai 43,1 persen, tahap 2 (42,4 persen), dan tahap 3 (20,1 persen).

“Untuk penyaluran program kartu sembako di Papua dan Papua Barat ada 31 kabupaten kota yang tidak dijangkau Himbara sehingga serapan bansos dari pusat untuk Papua dan Papua Barat termasuk yang masih rendah,” ungkap Muhadjir.

Selain itu, penyaluran BST di sejumlah daerah juga mengalami pelambatan karena sulitnya akses. Muhadjir mengatakan mekanisme penyaluran bansos bakal disesuaikan agar masyarakat bisa segera menerima.

“Mekanisme salur bansos di Papua akan segera disesuaikan sehingga bantuan segera dapat diterima masyarakat,” pungkas Muhadjir.

 

 

 16 total views,  16 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan