Pengadilan : Presiden Jokowi Dan Menkominfo Bersalah Atas Pemblokiran Internet Di Tanah Papua

Suaramambrukdotcom — Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta ( PTUN) memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran internet ini dilakukan pada Agustus 2019 lalu menyusul kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat. “Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan, Rabu(3/6/2020).

Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika. Sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Majelis hakim menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000 Menurut majelis hakim, Internet bersifat netral. Bisa digunakan untuk hal yang positif atau pun negatif. Namun, apabila ada konten yang melanggar hukum, maka yang harusnya dibatasi adalah konten tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim menilai pemerintah melanggar hukum atas tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019 dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019. Majelis hakim sekaligus menolak eksepsi para tergugat. Adapun, penggugat dalam perkara ini adalah gabungan organisasi yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam dll.

Kuasa hukum penggugat, Muhammad Isnur, turut mengunggah video pembacaan putusan di akun twitternya, @madisnur. Ketika dihubungi lewat sambungan telpon, Isnur mengizinkan suaramambruk.com untuk mengutip keterangannya di Twitter. “Selamat kepada rakyat papua, pejuang-pejuang hak asasi manusia, kepada para akademisi yang sudah pasang badan dan maju. Juga kepada PTUN yang sudah menjalankan kewajibannya dengan sangat baik. Mari kawal lebih lanjut jika ada banding,” kicau Isnur.

 

Presiden Jokowi Mangkir Dari Persidangan Perdana Gugatan Internet Shutdown

( Presiden Indonesia , Jokowi widodo)

sebelumnya Rabu, 22 Januari 2020 bertempat di PTUN Jakarta, persidangan perdana gugatan internet shutdown yang diajukan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari penggugat Aliansi Jurnalis Independen, SAFEnet, YLBHI, LBH Pers, ICJR, KontraS dimulai tanpa dihadiri oleh salah satu dari pihak tergugat yaitu Presiden Jokowi. Mangkirnya Presiden Jokowi tidak disertai dengan keterangan kepada majelis hakim PTUN sehingga membuat agenda pembacaan jawaban tergugat atas gugatan yang disampaikan oleh Tim Pembela Kebebasan Pers hanya digunakan untuk mendengar jawaban dari pihak Menkominfo.

Pada persidangan PTUN hari ini, hakim ketua PTUN Jakarta membacakan obyek gugatan yang dipermasalahkan yakni tindakan throttling bandwith yang dilakukan pada 19-20 Agustus 2019, tindakan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan lanjutan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019. Atas dasar tersebut, kuasa hukum dari AJI dan SAFEnet mengajukan tuntutan bahwa Presiden Jokowi dan Menkominfo bersalah karena tidak mematuhi hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik.

“Sidang ini merupakan sidang pertama gugatan kepada Presiden Jokowi lewat mekanisme PTUN. Sidang ini juga penting karena kami mempersoalkan tentang pelambatan akses yang terjadi yang kemudian disusul dengan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat pada 2019 lalu. Yang menjadi tergugat adalah Menkominfo, tetapi juga sekaligus Presiden Jokowi yang menjadi atasan dari Menkominfo sebagai pihak yang seharusnya mengetahui dan dapat mengintervensi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Menkominfo,” ujar Muhammad Isnur kuasa hukum Tim Pembela Kebebasan Pers.

Putri Kanesia salah satu kuasa hukum Tim Pembela Kebebasan Pers ikut menambahkan, “Persoalan kebijakan pemutusan internet di Papua lalu menunjukkan pemerintah telah bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan. Indonesia adalah negara hukum sehingga tindakan ini bila tidak didasari oleh aturan hukum yang berlaku dan hanya berdasar pada permintaan dari pihak keamanan saja, maka dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan melanggar hukum.”

Merespon tuntutan tersebut, melalui kuasa hukum tergugat, Menkominfo menyatakan bahwa para penggugat yakni AJI dan SAFEnet tidak memiliki kewenangan sebagai penggugat, sekaligus menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pada 2019 lalu sudah mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan jawaban dari Presiden Jokowi tidak bisa didengar sampai selesai persidangan, sehingga majelis hakim memutuskan memberi kesempatan kedua pada tergugat Presiden Jokowi untuk memberikan jawaban pada sidang berikutnya. Kesempatan ini juga akan digunakan oleh pihak penggugat untuk membalas secara sekaligus jawaban yang disampaikan oleh para tergugat.

“Mangkirnya salah satu tergugat yakni Presiden Jokowi dalam persidangan perdana tadi menunjukkan persoalan ini masih dianggap tidak serius. Padahal permasalahan pemadaman internet adalah tindakan yang melanggar hukum internasional,” ujar Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto.

Pernyataan bersama PBB pada 2015 menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pemadaman jaringan internet tidak bisa dibenarkan. Tak peduli bagaimana bentuk pembatasan dan pemberlakuannya dan apapun alasannya, pembatasan akses Internet dan pemblokiran media sosial tidak pernah setimpal dengan masalah yang mereka sebabkan. Bahkan alasan keamanan nasional dan perang melawan “kabar bohong” pun tidak cukup menjawab dampak sebenarnya dari pemotongan akses informasi terhadap jutaan orang. Pembatasan jaringan dan media sosial juga membatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat serta bisa mengakibatkan dampak ekonomi lebih besar.

Bahkan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi David Kaye menyebut bahwa pemadaman akses Internet adalah pelanggaran terhadap hukum internasional. Tindakan ini merugikan akses warga terhadap layanan publik. Hal paling penting, pelanggaran itu telah merampas hak asasi orang untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, terutama ketika keamanan publik telah terganggu.

Jika memang pemerintah peduli untuk menjaga ketertiban umum ketika terjadi peristiwa-peristiwa konflik, pemerintah yang bekerja dengan itikad baik akan memilih untuk meningkatkan transparansi, mendorong penyebaran informasi akurat, secara aktif membongkar kabar bohong, dan menjawab langsung keluhan yang menyebabkan kritik dan keresahan. Justru bukan melakukan pemadaman internet atau membatasi akses ke internet.

Tim Advokasi Tegaskan Kedudukan Hukum soal Gugatan Pemblokiran Internet di Papua

( Tim Pembela Kebebasan Pers)

Sidang Sebelumnya juga di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, kembali menggelar sidang gugatan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat yang diajukan tim advokasi pembela kebebasan pers, Rabu (5/2/2020). Gugatan itu dialamatkan kepada Kemenkominfo sebagai tergugat I dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tergugat II mangkir. Dalam agenda sidang penyerahan replik, penggugat menyerahkan jawaban sebanyak 22 halaman kepada hakim ketua Nelvy Christin. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menjelaskan, dalam replik tersebut memuat bantahan atas jawaban tergugat I dan tergugat II. Di mana jawaban tergugat I dan tergugat II menganggap penggugat tidak memiliki legal standing. “Bahwa para penggugat ini memiliki badan hukum di Indonesia dan memiliki pengalaman atau mengadvokasi di bidang kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Artinya memang dalam konteks itu, berwenang dalam melakukan gugatan legal standing,” ujar Ade Wahyudin di PTUN Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Selain itu, Ade juga mempermasalahkan jawaban tergugat I dan tergugat II mengenai pemutusan internet berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Penggunaan aturan tersebut tidak tepat, mengingat PP Nomor 71 Tahun 2019 dilahirkan setelah peristiwa pemutusan internet Papua dan Papua Barat terjadi. “Diakui oleh mereka bahwa PP itu berlaku pada Oktober 2019. Sedangkan peristiwa pemutusan ini Agustus dan September. Artinya sebelum regulasi ada, menurut kami itu halusinasi yang luar biasa. Sistem hukum yang butuh dengan peraturan perundang-undangan harus ada undang-undangnya,” ucap Ade.

Adapun perlambatan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus 2019 di Papua dan Papua Barat berujung gugatan. Gugatan sendiri dilancarkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam, dan ICJR. Sebelumnya diberitakan, pemerintah melakukan pemutusan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua dan Papua Barat. Pembatasan akses itu dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalisasi penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua. Pihak kepolisian saat itu menyebut bahwa aksi anarkistis bisa lebih parah jika tak dilakukan pembatasan akses internet. ( SM01)

 11 total views,  11 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan