Dialog Interaktif : Mendorong Pengungkapan Kebenaran Dan Rekonsiliasi Bagi Korban Pelangaran Ham Di Papua Barat

Suaramambrukdotcom – Pemerintah harus segera merespon pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bagi korban Pelanggaran HAM di Papua Barat melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi (KKR). Selain sebagai salah satu kebutuhan  perdamaian Papua, keharusan pembentukan KKR pun sudah diamanatkan  undang Otonomi Khusus Papua.

( Untuk Mendengarkan Dialog Ini Klik Play )

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) bersama Yayasan Tifa dan Menejemen Radio Kamundan FM Manokwari di Manokwari Sabtu (9/5).

Diskusi yang merupakan salah satu bagian dari Program Kerja LPBH Manokwari dengan tema “Membangun Perdamaian di Tanah Papua” ini  dikemas dalam Dialog Interaktif Radio dengan topik mendorong pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bagi korban Pelanggaran HAM di Papua Barat,

Dialog interaktif menghadirkan narasumber Dr.Ir.Agus Sumule (mantan anggota Tim Asistensi RUU Otsus Papua tahun 2000), Yan Christian Warinussy (Advokat/Direktur Eksekutif LP3BH), Dr.Monica Nauw, M.Si (akademisi Universitas Papua/Unipa) dan Yuliana Numberi (aktivis HAM Perempuan).

Menurut Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari  Yan Christian Warinussy,  diangkatnya topik mengenai pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi adalah merupakan langkah implementasi amanat pasal 45 dan pasal 46 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

“Di dalam pasal tersebut diamanatkan tentang penghormatan dan perlindungan HAM rakyat Papua, serta cara penyelesaian dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua, yaitu melalui pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),”kata  Warinussy.

Sedemikian penting dan mendesaknya pembentukan KKR ini, sambung Yuliana Numberi, sebagai salah satu anggota Badan Pengurus LP3BH, dirinya telah diutus oleh LP3BH bersama beberapa advokat ke Provinsi Aceh Nangroe Darusalam untuk melakukan studi banding mengenai pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).  “Studi banding telah berlangsung pada bulan November 2019 yang lalu”, kata Yuliana Numberi.

 

Bukan Hal Baru

 

Dr .Agus Sumule sebagai narasumber yang dihubungi lewat telepon selulernya menjelaskan bahwa gagasan untuk mendorong pembentukan KKR yang kini diperani oleh LP3BH bukan merupakan sesuatu yang sangat baru. Karena sesungguhnya beberapa negara di dunia telah memulai upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM melalui pembentukan dan bekerjanya KKR ini.

Sehingga pilihan pembentukan KKR seyogyanya menurut DR.Sumule dapat disambut dengan baik oleh pemerintah daerah di Papua Barat. Termasuk DPR dan MRP. LP3BH Manokwari telah melakukan beberapa kegiatan sebagai bagian dari program Membangun Perdamaian di Tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat. Yaitu melalui penyelesaian pelanggaran HAM lewat pembentukan Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Dalam dialog ini, Dr. Monica Nauw secara khusus menjelaskan dari sisi antropologi mengenai faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya pelanggaran HAM Berat yang menurutnya pembentukan KKR bisa menjadi media bagi upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Untuk itu, LP3BH telah melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Barat dan juga Kantor  Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Sedangkan permintaan LP3BH untuk beraudiensi dengan MRPB maupun DPR PB tidak mendapat respon. Demikian halnya juga dengan Kodam  XVIII/Kasuari maupun Polda Papua Barat, LP3BH sama sekali tidak mendapat respon.

Kendati demikian LP3BH sudah membangun diskusi bersama sejumlah komponen rakyat sipil di Manokwari dan Provinsi Papua Barat dan memperoleh respon positif dan mendukung bagi upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi bagi para korban pelanggaran HAM.

LP3BH Manokwari telah diminta oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat melalui Biro Hukum untuk menyiapkan naskah akademik (academic drafting) dan naskah hukum (legal drafting) mengenai pembentukan KKR tersebut dan sudah diselesaikan serta telah diserahkan secara resmi oleh LP3BH kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat DR.Robert K.R.Hamar, SH dan tim Biro Hukum Provinsi Papua Barat.

“Kita berharap dalam waktu dekat draft tersebut dapat dikaji dan diboboti sehingga dapat segera diajukan ke DPR Papua Barat, guna dibahas dan disahkan sebagai perdasus,” tutup Warinussy dalam pernyataan penutupnya pada dialog interaktif tersebut.

 8 total views,  8 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan