Aktivis Ham Menghina Gubernur, Pengacara Jelaskan 5 Poin

Suaramambrukdotcom — Pengacara Gubernur Papua Barat,  Yan Christian Warinusy, SH  mengatakan menerima informasi (15/04/2020) Sore. melalui postingan di media sosial (medsos) baik facebook (fb) maupun whatsapp (WA) terkait Laporan Polisi dari Gubernur Papua Barat terhadap pemilik aku fb Qvarisa di Polda Papua Barat. Bahkan sudah dibuat kampanye dengan judul : HENTIKAN Pelaporan dan Kriminalisasi Alforiani Reba Aktivis HAM Sonamapa Sorong #Saya Bersama AlfoReba.

Advokat senior tanah papua itu mengatakan berdasarkan Keputusan Nomor : 183.1/5/1/2018 Tentanh Penunjukan/Penetapan Kuasa Hukum/Advokat Pemerintah Provinsi Papua Barat, tertanggal 5 Januari 2018.

” saya  ingin memberi catatan bahwa tindakan yang dilalukan oleh pemilik akun Desty Rumbiak dan Qvarica diduga keras merupakan perbuatan pidana penghinaan ”

“sesuai amanat Pasal 310 dan Pasal 311 KUH Pidana. Juga terkait erat dengan Pasal 27 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Kata ” Warinusy Melaui Press Release Ke Redaksi ”

(Akun FB Yang Menghina Gubernur Papua Barat) 

Pengacara Ham ditanah Papua mengatakan Sangat disayangkan memang jika ternyata benar pemilik akun fb yang mengeluarkan kata-kata caci maki kepada Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan itu adalah aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan atau mahasiswi.Oleh sebab itu, sebagai Pengacara Gubernur Papua Barat perlu saya tegaskan beberapa hal berikut :

pertama, adalah hak dari siapapun warga negara termasuk seorang Drs.Dominggus Mandacan untuk melakukan pembelaan diri dan mengambil langkah hukum demi melindungi kepentingan hukumnya sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 17 UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

kedua, sebagai Advokat dalam kasus ini, saya bersama mitra saya Advokat Cosmas Refra bertindak secara profesional sesuai Surat Kuasa dari Gubernur Papua Barat untuk mengkawal proses hukum atas laporan tersebut di Polda Papua Barat.

Ketiga, segenap langkah hukum yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat melalui laporan ini tidak bertujuan dan atau mengarah kepada organisasi, lembaga dan atau gerakan dan kelompok etnis tertentu. Ini murni merupakan tindak pidana yang pertanggung-jawaban hukumnya ada pada pribadi pemilik akun fb terlapor.

Keempat, hendaknya semua pihak melihat secara jernih substansi hukum yang terkandung dalam perbuatan sang pemilik akun terlapor tersebut tanpa tersesat dalam mendahului putusan pengadilan atas perkara ini yang baru mulai berproses dari tingkat penyelidikan.

Kelima, kami senantiasa menghormati hak-hak dari setiap orang yang tersangkut pidana tertentu, termasuk kedua pemilik akun fb dimaksud sebagai terlapor dalam perkara ini. Terakhir, saya pribadi sebagai Advokat yang memfokuskan diri dalam membela hak asasi manusia tidak pernah merasa melakukan sesuatu yang salah disaat bertindak sebagai Advokat/Pengacara dari Gubernur Papua Barat dalam soal ini. Proses hukum perkara dugaan tindak pidana ini sama sekali tidak ada kaitan apapun dengan segenap langkah dan komitmen perjuangan saya sebagai Pembela HAM di tanah Papua.

 8 total views,  8 views today

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan