Menkopolhukam Akui Terima Data Tahanan Politik Dan Korban Tewas Di Papua

Suaramambrukdotcom — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku menerima dokumen data tahanan politik Papua dan korban sipil tewas di Nduga, Papua dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Dokumen tersebut diserahkan di sela-sela kunjungan Mahfud MD saat menjadi pembicara Bincang Seru di Universitas Indonesia.

“Tadi saya terima dokumen dari BEM UI yang katanya daftar tahanan atau korban pelanggaran HAM,” Saya kira bagus. Setiap masyarakat berhak mengadukan ujar Mahfud di Balai Purnomo Prawiro, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

Diberitakan sebelumnya, aktivis HAM Veronica Koman dan sekelompok aktivis mengaku menyerahkan data berisi nama 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018 kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, dokumen itu diserahkan saat Jokowi berkunjung ke Canberra, Australia, Senin (10/2/2020).

“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia,” ujar Veronica melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/2/2020).

Aktivis dan pengacara HAM Veronica Koman memberikan apresiasi terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yang telah memberikan data tahanan politik (tapol) makar Papua kepada Menkopolhukam Mahfud MD. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Veronica melalui akun Twitter miliknya @veronicakoman. Ia berterima kasih kepada para mahasiswa yang telah berperan aktif dalam kasus tersebut.

Sebelumnya BEM Universitas Indonesia @BEMUI_Official berhasil menyerahkan data tapol makar Papua dan korban tewas Nduga ke Menkopolhukam pagi ini di UI. Dalam data yang diserahkan oleh para mahasiswa tersebut, ada pula data empat mahasiswa yang menjadi tapol Papua. Mereka adalah Ketua BEM Universitas Cendrawasih Ferry Gombo, Ketua BEM Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alexander Gobay, serta dua mahasiswa USTJ yakni Hengky Hilapok dan Irwanus Uropmain.

Dengan penyerahan data tersebut, Veronica menilai pemerintah tak bisa lagi berkelit. Sebab, pemerintah telah menerima langsung datanya.”Tidak ada alasan pemerintah belum terima datanya. Menko berjanji akan menindaklanjuti data,” ungkap Veronica.

Penyerahan data tapol tersebut merupakan bentuk sikap kritis para mahasiswa melihat adanya pengabaian pelanggaran HAM. Ia mengapresiasi langkah para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI.

“Kalau yang di Australia kan diberikannya ke Presiden Jokowi, bukan Pak Menko. Lalu sebagai mahasiswa yang kritis melihat pemerintah mengabaikan informasi pelanggaran HAM, maka BEM UI menggeruduk Menko,” tuturnya.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Suaramambruk.com, Senin (10/2/2020), Veronica menyebut telah menyerahkan dokumen tapol Papua. Dokumen tersebut diserahkan kepada Jokowi melalui tim Veronica yang berada di Canberra. Dokumen tersebut, kata Veronica, memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia. Sejak Desember 2018, para gubernur, bupati, pimpinan gereja, pimpinan adat, akademik, aktivis dan mahasiswa telah memohon kepada Presiden Jokowi untuk menarik pasukan dari Nduga. Veronica mengklaim permintaan itu tidak pernah diindahkan pemerintah pusat.

 

 

3 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Mambruk

Sebuah Berita Terkini & Investigasi Di Tanah Papua

Tinggalkan Balasan